PeluangNews, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan untuk membongkar Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang lama di Jalan HR Rasuna Said.
Keputusan pembongkaran infrastruktur kota itu merupakan hasil diskusi Gubernur Pramono Anung dengan Kepala Dinas Bina Marga, Wali Kota Jakarta Selatan, Dinas Perhubungan, dan juga Dinas Kominfotik.
Pembongkaran JPO lama ini sebagai langkah konkret dalam menata ulang fasilitas di ibu kota negara ini. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan integrasi yang lebih baik antar moda transportasi dan kenyamanan bagi pejalan kaki.
Sebelumnya, JPO ini viral di media sosial dengan sebutan JPO “Love-Hate Relationship” karena posisinya yang berdekatan namun tidak terhubung.
Keputusan pembongkaran JPO lama dilakukan pada Minggu (9/8/2026), menyikapi permasalahan kebijakan pembangunan fasilitas publik di masa lalu dengan mempertahankan JPO baru.
Sebelum membongkarnya, Pramono terlebih dahulu berdiskusi dan mengecek langsung kondisi di lapangan bersama jajarannya yang bertujuan untuk mengevaluasi kondisi kedua JPO yang telah menjadi perhatian publik.
Hasil evaluasi menunjukkan kedua JPO itu memiliki fungsi dasar yang sama, yaitu sebagai fasilitas penyeberangan masyarakat. JPO juga berfungsi mendukung akses terhadap berbagai fasilitas transportasi, termasuk layanan Light Rail Transit (LRT).
Keputusan pembongkaran JPO lama di Jalan HR Rasuna Said ini tidak lepas dari sorotan publik dan viralnya sebutan JPO “Love-Hate Relationship”.
Masyarakat mengeluhkan keberadaan dua JPO yang berdekatan namun tidak saling terhubung, menyebabkan kebingungan dan ketidaknyamanan bagi pejalan kaki.
Salah satu JPO merupakan fasilitas yang dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta sejak lama. Sedangkan JPO lainnya adalah fasilitas yang lebih baru dan berkaitan langsung dengan layanan LRT dan KAI.
Sebelumnya, JPO milik Pemprov DKI Jakarta juga pernah menjadi akses langsung menuju Halte Transjakarta.
Namun, setelah Halte Transjakarta dipindahkan dan diintegrasikan dengan Stasiun Terintegrasi LRT Jabodebek, akses menuju halte tidak lagi melalui JPO eksisting tersebut. Kini, akses utama menggunakan JPO integrasi yang dibangun oleh pihak LRT Jabodebek.
Perubahan fungsi dan relevansi ini menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan.
Gubernur Pramono melihat bahwa JPO lama sudah tidak lagi optimal dalam melayani kebutuhan masyarakat, terutama setelah adanya pengembangan fasilitas transportasi modern seperti LRT Jabodebek.
Karena itu, pembongkaran JPO lama menjadi solusi untuk menghilangkan redundansi dan meningkatkan efisiensi.
Pramono menjelaskan, JPO yang akan dibongkar merupakan fasilitas yang dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta sejak lama, dengan perkiraan desain dari era 80-an atau awal 90-an.
Usia dan desain yang kuno menjadi salah satu alasan mengapa JPO ini dianggap tidak lagi relevan dengan kebutuhan infrastruktur modern.
Sedangkan JPO yang baru dibangun oleh pihak LRT dan KAI sebagai bagian dari fasilitas integrasi antarmoda.
JPO ini dirancang untuk menghubungkan Stasiun LRT Jabodebek dengan Halte Transjakarta, memastikan kelancaran perpindahan penumpang antar moda transportasi.
Desain dan fasilitas JPO baru ini tentu lebih modern dan sesuai dengan standar infrastruktur transportasi terkini.
Menurut Pramono, meskipun keduanya memiliki fungsi dasar sebagai penyeberangan, perbedaan usia, desain, dan relevansi terhadap sistem transportasi terintegrasi menjadi faktor penentu.
“Tetapi setelah saya lihat sendiri, ini menunjukkan bahwa dulu dalam membuat kebijakan seringkali seperti yang saya katakan, ego pemimpinnya tidak dikomunikasikan secara baik. Sehingga sebenarnya dua-duanya ini fungsinya sama persis,” kata gubernur.
Penegasan Gubernur Pramono ini mengindikasikan kritik terhadap perencanaan dan koordinasi pembangunan infrastruktur di masa lampau.
Kurangnya komunikasi dan koordinasi antar instansi atau pemimpin di masa lalu menyebabkan tumpang tindih fasilitas yang tidak efisien.
Hal ini menjadi pelajaran berharga bagi Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan setiap pembangunan fasilitas publik terintegrasi dan saling mendukung.
Dengan membongkar JPO lama, Pemprov DKI berupaya memperbaiki kesalahan perencanaan di masa lalu.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi pembangunan infrastruktur ke depan, di mana setiap proyek harus melalui kajian yang matang dan koordinasi yang baik antar semua pihak terkait.
Tujuan akhirnya adalah menciptakan fasilitas publik yang efektif, efisien, dan bermanfaat maksimal bagi masyarakat.
Pembongkaran JPO lama di Rasuna Said akan membawa dampak signifikan terhadap penataan kawasan tersebut.
Dengan dihilangkannya JPO yang tidak lagi relevan, ruang publik di sekitar Jalan HR Rasuna Said dapat ditata ulang untuk kepentingan yang lebih strategis.
Hal ini juga akan mengurangi kebingungan masyarakat yang sebelumnya harus memilih antara dua JPO yang tidak terhubung.
Gubernur Pramono menandaskan, bahwa JPO yang lebih baru, yang berkaitan dengan LRT dan KAI, akan dipertahankan dan diperbaiki fasilitasnya.
Perbaikan ini kemungkinan akan mencakup peningkatan kenyamanan, keamanan, dan aksesibilitas agar JPO tersebut dapat berfungsi optimal sebagai penghubung antarmoda transportasi.
“Fokus kini adalah pada integrasi dan efisiensi fasilitas yang ada,” kata Pramono.
Langkah ini juga merupakan respons terhadap keluhan warga mengenai kurangnya konektivitas antara dua JPO tersebut.
Dengan mempertahankan JPO baru yang terintegrasi, diharapkan masyarakat dapat menikmati fasilitas penyeberangan yang lebih modern dan efisien.[]
