Kemenkop Pacu Hilirisasi Sawit Rakyat Berbasis Koperasi
Peluang Newa, Pangkalan Bun – Kementerian Koperasi (Kemenkop) terus mempercepat pengembangan hilirisasi kelapa sawit rakyat berbasis koperasi guna meningkatkan nilai tambah komoditas, memperkuat kelembagaan petani, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Forum Pembelajaran dan Perencanaan Tahunan Program Palm Oil Sustainability & Traceability Enhancement Programme (PalmStep) yang digelar di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.
Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop, Panel Barus, yang diwakili Asisten Deputi Pengembangan Produksi Kemenkop, Elviandi, mengatakan forum ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi pelaksanaan program tahun pertama sekaligus menyusun langkah strategis ke depan.
“Forum ini dimanfaatkan untuk mengevaluasi pelaksanaan program tahun pertama, sekaligus menyusun rencana kerja ke depan secara lebih terarah dan terukur,” ujar Elviandi dalam keterangannya, Rabu (22/4/2026).
Forum tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Rody Iskandar, Country Manager Agriterra Wenty Octisdah, pengurus Koperasi Sekunder Karya Sawit Mandiri Jaya (KSMJ), koperasi primer, asosiasi sawit, hingga petani sawit swadaya.
Sebagai bentuk penguatan komitmen bersama, dalam kegiatan tersebut dilakukan penandatanganan Rencana Kerja Tahunan (RKT) antara Kemenkop, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, dan Agriterra.
Menurut Elviandi, penandatanganan itu menjadi landasan pelaksanaan program yang lebih terkoordinasi, terintegrasi, dan berkelanjutan, terutama dalam peningkatan kapasitas petani dan penguatan kelembagaan koperasi.
Forum ini juga menghadirkan sesi dialog bersama Manajer Program PalmStep Agriterra Tatag Adi Sasono, Ketua KSMJ Sutiyana, dan Kepala Sekretariat Fortasbi Rukaiyah Rafik. Diskusi membahas capaian tahun pertama, tantangan di lapangan, hingga arah penguatan program pada tingkat petani, koperasi, dan kebijakan daerah.
Baca Juga: Rosan: Masuknya Perusahaan China ke Hilirisasi Kelapa karena Rendahnya Harga Diterima Petani
Selama tahun pertama berjalan, Program PalmStep menunjukkan perkembangan positif. Pada tingkat petani, program ini mendorong peningkatan kapasitas melalui pelatihan praktik budidaya yang baik, penerapan prinsip keberlanjutan, serta penguatan aspek legalitas sebagai langkah menuju sertifikasi.
Di sisi kelembagaan, PalmStep juga memperkuat tata kelola dan perencanaan usaha koperasi. Salah satu capaian penting adalah keberhasilan KSMJ menyusun rencana bisnis pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit berkapasitas 30 ton per jam, lengkap dengan proyeksi keuangan jangka panjang sebagai dasar pengembangan usaha dan penjajakan pembiayaan.
“Selain penguatan internal koperasi, program PalmStep juga membuka akses pasar yang lebih luas melalui studi komparatif ke pabrik pengolahan kelapa sawit di Riau, penguatan jejaring dengan RSPO, serta fasilitasi koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah,” jelas Elviandi.
Ia berharap langkah ini dapat mempercepat pengembangan pabrik pengolahan kelapa sawit berbasis koperasi di berbagai daerah sehingga petani tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga menikmati nilai tambah dari proses hilirisasi.
Elviandi menjelaskan, Program PalmStep dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada periode 1 Maret 2025 hingga 28 Februari 2029, dengan Agriterra sebagai koordinator program dan Fortasbi sebagai mitra pelaksana.
Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas petani sawit swadaya agar usahanya berkelanjutan, memperkuat kelembagaan koperasi sebagai basis ekonomi anggota, serta mendorong kebijakan daerah yang mendukung hilirisasi sawit rakyat berbasis koperasi.
Baca Juga: Kopdes Merah Putih Dorong Hilirisasi Komoditas Desa
Melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan—mulai dari pemerintah, koperasi, petani, asosiasi, hingga mitra teknis—menegaskan pentingnya kolaborasi dalam mendukung transformasi sawit rakyat.
Kemenkop menilai hilirisasi kelapa sawit berbasis koperasi merupakan strategi penting untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan pendapatan petani, dan mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. (RO/Aji)
