SEPANJANG tahun 2017, beragam proyek pembangunan infrastruktur digelar. Bumi Cendrawasih jadi salah satu fokus utama. Lewat pembangunan jalan dan jembatan sepanjang 4.357 km, jalur Trans Papua menghubungkan Provinsi Papua dan Papua Barat. Dana Rp18,7 T pun digelontorkan.
Tak hanya di Papua, sepanjang tahun 2017, pembangunan jalur Trans Sumatera dan Trans Jawa terus dioptimalkan. Namun, PR pemerintah tak sebatas jalur darat. Sejak dimulai tahun 2015, sudah ada 13 rute tol laut angkutan barang, sebagian besar ke Indonesia Timur. Rencananya, 2018 ini akan ditambah dua rute lagi. Keduanya di pelabuhan kota besar. Padahal, selain lima pulau utama, Indonesia memiliki 2.000-an pulau kecil berpenghuni.
Gencarnya pembangunan infrastruktur dinilai belum berdampak signifikan pada pertumbuhan. Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI) memprediksi ekonomi Indonesia 2018 bakal tumbuh 5,2 persen. Angka tersebut di bawah target dalam APBN 2018 yang dipatok pemerintah 5,4 persen. Menurut Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Maxensius Tri Sambodo, ada beberapa indikator penyebab pertumbuhan ekonomi tidak bisa lebih tinggi.
Di antaranya, pembangunan infrastruktur dalam waktu dekat belum bisa memberikan dampak ekonomi. Itu sebabnya LIPI memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2018 sebesar 5,2 persen. Sambodo menyebut prakiraan itu saat memaparkan Outlook Ekonomi 2018 di kantor LIPI, Jakarta, medio Desember. Hasil perhitungan LIPI menyebutkan, dalam kurun 2014-2017 anggaran infrastruktur tumbuh 33,3 persen. Tetapi produk domestik bruto (PDB) hanya tumbuh 7,3 persen.
Faktor lain yang belum mampu mengerek pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan adalah tingkat konsumsi. Menurut pria yang akrab disapa Max itu, konsumsi pakaian dan alas kaki menunjukkan tren penurunan paling tinggi dalam 10 tahun terakhir. ’’Masyarakat mulai tidak mementingkan busana. Lebih suka kasual,’’ ujarnya.
Di mata pPengamat Ekonomi dari Center of Reform on Economic (CORE), Mohammad Faisal, penetapan target pertumbuhan ekonomi pemerintahan Jokowi-JK terlalu ambisius. Hal itu nilai dapat menyebabkan sejumlah masalah yang bertolak belakang dengan semangat meningkatkan perekonomian Indonesia.
Dalam RPJMN 2015-2019, kabinet yang dipimpia Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen. Faktanya, kata Faisal, hingga tiga tahun rezim kerja kerja kerja bekerja, target itu belum tercapai. “Enam persen saja tidak tercapai. Tiga tahun terakhir flat di kisaran 5 persen,” ujarnya.
Masalahnya adalah “target yang terlalu ambisius namun tidak diikuti dengan langkah-langkah signifikan untuk mencapai target itu,” kata Faisal, saat menjadi pembicara dalam Diskusi Publik “Evaluasi Capaian Ekonomi Jokowi-JK 2017 dan Proyeksi 2018” di Ruang Fraksi PKS, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Faisal menilai, pemerintah belum bisa menyesuaikan target tinggi dengan kemampuan untuk mencapainya.
Ia menggarisbawahi program terobosan seperti pembangunan infrastruktur dari pinggiran patut mendapat apresiasi. Ia mengaku, Indonesia dalam hal ini memang tertinggal cukup jauh dibandingkan negara lain. Akan tetapi, Faisal mencatat sejumlah masalah berupa penentuan target pencapaian yang terlalu tinggi.
Dicontohkannya bidang energi, program percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sebesar 35 ribu megawatt. Pendapat dan keprihatinan senada, jauh-jauh hari menjelang, juga telah disampaikan ekonom senior Rizal Ramli●
