PeluangNews, Jakarta – Ketidaksinkronan dua instansi pemerintah terjadi antara Badan Pusat Statistik dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait impor beras.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indonesia masih melakukan importasi komoditas beras hingga Februari 2025.
Namun, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengklaim bahwa pemerintah tidak membuka keran importasi beras konsumsi sepanjang 2025.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan, importasi beras itu diperuntukkan untuk beras industri dan bukan beras konsumsi.
“Nggak ada impor (beras konsumsi). Kan sudah ditetapkan dalam neraca komoditas nggak ada impor beras,” kata Budi, menandaskan usai meninjau harga pangan di Pasar Senen, Jakarta, Selasa (18/3/2025).
Menurut Budi, volume importasi beras di tahun ini juga bukan merupakan sisa kuota impor beras di tahun lalu.
Pemerintah melalui Kemendag juga tidak memberikan persetujuan izin impor beras di tahun ini.
“Nggak, nggak. Sampai sekarang nggak ada. Kan di neraca komoditas sudah ditetapkan nggak impor,” tutur Mendag.
Sebelumnya, BPS mengungkap bahwa Indonesia masih melakukan importasi komoditas beras hingga Februari 2025, meski volume impor beras pada awal 2025 turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Mengacu pada data BPS, Indonesia pada Januari—Februari 2025 masih mendatangkan beras dari luar negeri sebanyak 95.943 ton atau turun 89,1% dibanding Januari—Februari 2024 yang tercatat sebanyak 880.818 ton.
“Impor beras di Januari-Februari 2025 jauh lebih rendah dibanding tahun lalu, ini mungkin terkait dengan ketersediaan suplai beras di domestik,” kata Kepala BPS Amalia Widyasanti dalam Rilis BPS, Senin (17/3/2025).
Amalia menambahkan secara keseluruhan, sebanyak 95.943 ton beras itu di antaranya berasal dari Myanmar, Thailand, Vietnam, dan India.
Rinciannya, impor beras dari Myanmar sebanyak 16.820 ton, Thailand 17.584 ton, Vietnam 17.870 ton, dan India 26.784 ton.
Ketidaksinkronan antara BPS dan Kementerian Perdagangan terkait impor beras dikhawatirkan akan memunculkan kecurigaan di masyarakat soal ketidakjujuran dalam kebijakan pemerintah. []
