PeluangNews, Jakarta – Indonesia tetap berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon dioksida, meski sejumlah negara yang menginisiasi Perjanjian Paris tidak konsisten pada komitmen tersebut.
Hal itu dikemukakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pembukaan Global Hydrogen Ecosystem Summit & Exhibition 2025 di Jakarta, Selasa (15/4/2025).
“Indonesia selalu berada pada bagian yang menjalankan komitmen itu (menurunkan emisi), tetapi dengan penuh kehati-hatian,” kata Bahlil.
Dia mengutarakan komitmen Indonesia tertuang pada visi Presiden Prabowo Subianto ihwal kedaulatan energi. Dalam visi tersebut, termaktub energi baru dan energi terbarukan.
Dia meyakinkan Duta Besar Prancis untuk Indonesia Fabien Penone agar tidak ragu dengan komitmen Indonesia dalam melakukan transisi energi guna menurunkan emisi karbon dioksida. Duta Besar Prancis juga turut hadir dalam acara pembukaan Global Hydrogen Ecosystem Summit & Exhibition 2025 tersebut.
“Justru saran saya, bapak tolong tanyakan kepada negara-negara inisiator Paris Agreement, sejauh mana komitmen mereka? Karena Indonesia sudah sangat konsisten menjalankan,” ujarnya.
Penegasan Bahlil itu terkait dengan Amerika Serikat (AS), salah satu inisiator dari Paris Agreement, yang telah secara resmi memberi tahu mengenai pengunduran dirinya dari Perjanjian Iklim Paris.
Perjanjian Paris tentang perubahan iklim diadopsi pada 2015 oleh 195 anggota Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim.
Tujuannya adalah untuk membatasi peningkatan suhu rata-rata global hingga jauh di bawah dua derajat Celsius di atas tingkat praindustri, dan sebaiknya mendekati 1,5 derajat Celsius.
Pada pekan lalu, tepatnya pada Selasa (8/4), Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk mempromosikan industri batu bara di AS.
Trump menjelaskan bahwa melalui perintah eksekutif tersebut: “Kami akan memangkas regulasi yang tidak perlu dan selama ini menyasar industri batu bara bersih yang indah ini. Kami akan mempercepat proses pemberian izin sewa tambang batu bara di lahan federal… dan menyederhanakan proses perizinannya.”
Trump mengaku telah meminta Departemen Kehakiman untuk mengidentifikasi dan menentang aturan negara bagian atau lokal yang dinilai menyebabkan para pekerja tambang batu bara kehilangan pekerjaan.
Presiden dari Partai Republik itu akan memanfaatkan Undang-Undang Produksi Pertahanan (Defense Production Act) guna “mendorong secara agresif” kegiatan pertambangan batu bara di Amerika.
Amerika Serikat membutuhkan lebih dari dua kali lipat pasokan listrik saat ini, kata Trump. []
