PeluangNews, Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa belanja negara di sektor energi tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengarahkan sebagian besar anggaran Tahun Anggaran 2027 untuk program-program yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat, mulai dari akses listrik hingga penyediaan jaringan gas rumah tangga.
Komitmen tersebut tercermin dalam postur anggaran Kementerian ESDM yang telah memperoleh persetujuan Komisi XII DPR RI pada Senin malam (15/6). Dari total pagu indikatif sebesar Rp27.335.640.478.000, sebanyak 82 persen atau sekitar Rp22,48 triliun dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur energi dan berbagai program strategis yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Fokus penggunaan anggaran mencakup pembangunan jaringan gas kota (jargas), program listrik desa (lisdes), bantuan pasang baru listrik (BPBL) bagi keluarga kurang mampu, hingga pengembangan infrastruktur energi nasional yang bertujuan memperluas akses energi secara merata dan berkeadilan.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa hanya sebagian kecil anggaran kementeriannya yang digunakan untuk kebutuhan operasional.
“Jadi hanya 13 persen dari (total) pagu anggaran Kementerian ESDM saja yang dipergunakan untuk operasional ESDM, karena semua anggaran yang ada kita fokuskan untuk menyentuh pada program-program yang ada di masyarakat,” ujar Bahlil dalam Rapat Kerja Penetapan RKA-K/L dan RKP Tahun 2027 bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin (16/6).
Menurut Bahlil, mayoritas anggaran akan diarahkan pada berbagai program prioritas yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan penguatan ketahanan energi nasional. Program tersebut mencakup converter kit untuk petani, pembangunan jaringan gas kota, proyek pipa gas Dumai-Sei Mangkei (Dusem), pipa transmisi gas Semarang-Solo dan Cirebon-Bandung, serta program listrik desa dan bantuan pasang baru listrik.
“80% anggaran akan kita alokasikan untuk rakyat. Yang pertama, konverter kit untuk petani sebesar Rp158,50 miliar. Pipa Gas Dusem Rp3.948,16 milyar yang akan mengalirkan gas dari daerah yang surplus ke yang membutuhkan antara Sumatera dan Jawa. Proyek selanjutnya Jargas, untuk mengurangi ketergantungan terhadap LPG dengan menggunakan gas alam dengan jargas, kita mendapat anggaran sebesar Rp5.212,62 miliar,” ujarnya.
Selain membangun jaringan distribusi gas bumi, Kementerian ESDM juga menempatkan pemerataan akses listrik sebagai salah satu agenda utama pada 2027. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah mengalokasikan Rp9,746 triliun bagi pembangunan infrastruktur listrik desa dan Rp520 miliar untuk program bantuan pasang baru listrik bagi keluarga kurang mampu.
Kedua program ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan layanan energi sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses kelistrikan.
Di saat yang sama, pemerintah juga melanjutkan sejumlah proyek strategis nasional di sektor energi. Pembangunan pipa transmisi gas Semarang-Solo memperoleh alokasi Rp702,38 miliar, sedangkan proyek pipa transmisi gas Cirebon-Bandung mendapatkan anggaran Rp577,56 miliar. Kedua proyek multiyears tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas jaringan gas nasional serta meningkatkan keandalan pasokan energi antardaerah.
Tak hanya berfokus pada energi fosil, pemerintah juga mendorong percepatan transisi energi melalui pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Untuk mendukung agenda tersebut, Kementerian ESDM mengalokasikan Rp635,2 miliar untuk program motor listrik, Rp815,6 miliar untuk program kompor listrik, serta Rp58,58 miliar untuk pembangunan infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH).
“Program kompor listrik kita lakukan juga untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap LPG . Kita mencari sumber energi lain kedepan tidak hanya LPG saja termasuk pemanfaatan CNG,” imbuhnya.
Melalui komposisi anggaran yang lebih berpihak pada pelayanan publik ini, pemerintah berharap pembangunan sektor energi tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga mempercepat pemerataan pembangunan dan menghadirkan akses energi yang semakin inklusif hingga menjangkau wilayah-wilayah terpencil di Indonesia.
