Peluang, Jakarta – Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berharap, pemerintah tidak menutup kegiatan tambak udang di Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Oleh karena, kegiatan itu dapat memberikan manfaat pada masyarakat sekitar Karimunjawa.
Contohnya, inspeksi mendadak (Sidak) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terhadap kegiatan operasional di salah satu tambak udang yang konon meresahkan masyarakat nelayan di Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.
“(Permasalahan) tambak udang di pulau Kemujan, Karimunjawa seharusnya dari awal dilarang. (seharusnya) investor (pelaku usaha tambak udang) dikasih tahu bahwa ini (usaha tambak udang) tidak boleh karena harus dengan sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), dan Verifikasi Lapangan Permohonan Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Sekarang sudah terlanjur, karena sudah operasional sejak tiga tahun lalu,” ujar Pelaku Usaha Karimunjawa, Minarto mengatakan wartawan, Jumat (28/4/2023).
Dengan adanya kegiatan tambak udang, menurut dia, masyarakat Karimunjawa mendapat keuntungan. Kalaupun dianggap melanggar, itupun tidak sepenuhnya. Mungkin barangkali investornya belum mengajukan perizinan.
Unit pemerintahan terkecil yakni kepala desa, kantor kelurahan, kecamatan bahkan bupati sudah diberitahu ketika investor mulai menggarap usaha tambak udang. Kondisi Kemujan sekarang ini terdiri dari 5 RW dan 20 RT, dengan luas wilayah daratan 1649 Ha yang terdiri dari beberapa pulau.
“Investor masuk, lapangan pekerjaan terbuka di Karimunjawa. Tapi (operasional) sudah jalan, mengeluarkan biaya puluhan milyar, (akhirnya) ditutup. Ada sekitar 30 investor yang bikin tambak. waktu covid, mereka sudah mulai buka. Hasil panen dibawa ke Jepara, lalu diangkut darat untuk dipasarkan di pulau Jawa, luar pulau Jawa,” kata Minarto.
Serupa tapi tak sama dengan kegiatan penangkaran ratusan hiu di perairan pulau Menjangan Besar Karimunjawa beberapa tahun yang lalu. Kegiatan Pelestarian hiu di Menjangan Besar, dengan penangkaran sudah dilengkapi dengan perizinan, mulai dari kegiatan pengelolaan dan konservasi keanekaragaman hayati spesies sampai wisata.
Ia sempat berkomunikasi intens dengan petugas Balai Konservasi (Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem, Kementerian LHK) sebelum akhirnya terjadi insiden matinya ratusan hiu di Menjangan.
“Izin sudah lengkap sejak operasional (penangkaran hiu). Tapi ibaratnya, ada (petugas) yang usil. Saya sudah diberitahu (petugas lain) bahwa izin sudah dilegalisasi. Kami bayar pajak termasuk pelabuhan,” kata Minarto. (alb)
