Peluang News, Jakarta – Staf Ahli Menteri Kementerian Koperasi (KemenKop) Bidang Ekonomi Makro, Rulli Nuryanto mengungkapkan, mekanisme dan prinsip dalam Good Corporate Governance (GCG) telah menjadi bagian dari karakter koperasi.
“Prinsip GCG yang terdiri dari keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran, merupakan prinsip-prinsip yang penting untuk memastikan bahwa perusahaan dapat bertumbuh dan menguntungkan secara berkelanjutan sesuai dengan rencana dan tujuan dengan mekanisme yang benar dan adil,” ujar Rulli dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (18/12/2024).
Selain itu, kata Rulli, prinsip GCG juga diterapkan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja, dan menjaga kepercayaan masyarakat kepada perusahaan.
“Namun sayangnya pemahaman yang belum optimal terhadap nilai-nilai dan karakter koperasi dan profesionalisme pengelolaan koperasi, membuat laju perkembangan dan pertumbuhan usaha koperasi terhambat,” kata Rulli.
“Padahal, penerapan GCG pada koperasi dapat menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan efisiensi ekonomis yang meliputi serangkaian hubungan antara manajer koperasi, pengurus koperasi, pengawas, anggota, dan stakeholder lainnya,” sambungnya.
Tak hanya itu, GCG juga dapat memberikan struktur yang dapat memfasilitasi penentuan sasaran atau target dari koperasi dan alat monitoring kinerja.
Untuk itu, ia menyampaikan, tata kelola koperasi harus dilakukan dengan baik agar prinsip GCG yang diblend dengan karakteristik koperasi akan sangat mempengaruhi upaya untuk mendorong lebih banyak koperasi bisa masuk dalam rantai pasok industri.
Saat ini, upaya tersebut sudah dimulai melalui program-program prioritas Kementerian Koperasi, yang di antaranya seperti penyaluran pupuk, penyaluran beras, revitalisasi KUD, penguatan produksi tekstil oleh koperasi, suplai susu nasional, produksi minyak untuk rakyat, pengembangan Koperasi Ojek Online, hingga terlibat dalam mensukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Untuk itu, kami mengajak para profesional dan pelaku bisnis untuk ikut mendukung pemberdayaan koperasi kita. Pemerintah tentu tidak bisa bekerja sendirian, dukungan dan kerjasama akan sangat diperlukan,” ucap Rulli.
Alasannya, karena hal itu sesuai semangat yang diusung prinsip GCG yaitu fairness dan menciptakan iklim bisnis yang sehat.
Tujuannya, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak saja melalui penumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pembangunan, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.
“Jadi, apabila ini semua bisa dicapai dengan baik, maka para pelaku usaha di tanah air yaitu sektor swasta, BUMN, dan koperasi bisa tumbuh dan besar bersama,” tegasnya.
