Peluang News, Jakarta – Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap tahapan Pilkada 2024, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Rahmat Bagja telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan beberapa organisasi pemantau Pemilu, Selasa (29/10/2024).
Dalam kerja sama itu, ia menyoroti terkait sejumlah potensi kerawanan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
“Proses Pilkada yang menurut pemetaan kerawanan kita, tahapan yang paling rawan, kampanye, pungut hitung, dan pecalonan,” ujar Bagja di kawasan Jakarta, Selasa (29/10/2024).
Selain itu, ia juga menyoroti tiga peta kerawanan selama Pilkada, yaitu politik uang, kekerasan dalam memilih dan permasalahan dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Apalagi, kadang-kadang di TPS tidak mengerti bagaimana proses pencolbosan dilakukan, dan juga bagaimana pemeriksaan terhadap pemilih yang ada terdaftar dalam DPT,” ungkapnya.
Kerawanan lainnya pun termasuk adanya keterlibatan anak di bawah umur pada saat berkampanye selama tahap Pilkada.
“Jadi, hal-hal ini yang kami kira menjadi praktik kerawanan terdiri dan juga pelibatan ASN atau Kepala Desa yang kemarin sudah kami sampaikan,” terangnya.
Guna melakukan pemantauan terhadap isu-isu potensi kerawanan tersebut, maka Bawaslu bekerja sama dengan beberapa organisasi pemantau Pemilu, seperti Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Tim Cek Fakta, Kalyanamitra, Koalisi Perempuan Indonesia dan beberapa organisasi lainnya.
Bagja mencontohkan kerjasama antara Bawaslu dengan Cek Fakta di mana mereka akan membantu untuk memantau kondisi informasi dan disinformasi selama Pilkada berjalan.
“Ada teman-teman Koalisi Perempuan untuk kemudian melakukan pemantauan penggunaan atau juga tentang anak yang digunakan dalam kampanye,” jelasnya.
Tak hanya itu, lanjut Bagja, Koalisi Perempuan Indonesia juga akan melakukan pengawasan saat pemungutan dan penghitungan suara, terutama yang berkaitan erat untuk menolak politik uang di Indonesia.
