PeluangNews, Jakarta — Pemerintah mempercepat pembangunan hunian vertikal dan kota satelit sebagai solusi mengatasi kepadatan kota besar sekaligus mendukung Program Strategis Nasional (PSN) sektor perumahan.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan telah menyiapkan puluhan ribu hektare lahan untuk mendukung program tersebut.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, penyediaan lahan menjadi langkah awal untuk mendorong pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan serta pengembangan kota satelit di berbagai wilayah Indonesia.
“Kami dari Kementerian ATR/BPN sudah menyiapkan lahan di berbagai daerah untuk mendukung pembangunan hunian vertikal. Pada tahap berikutnya juga kita siapkan pengembangan kota baru sebagai solusi untuk mengurangi kepadatan di kota-kota besar,” ujar Nusron dalam Rapat Koordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Nusron mengungkapkan, pihaknya telah mengidentifikasi lahan potensial yang tersebar di sejumlah wilayah, mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan hingga Sulawesi. Secara keseluruhan, data awal menunjukkan terdapat sekitar 129.764 hektare lahan yang teridentifikasi.
Namun, dari total tersebut, sekitar 37.709 hektare dinilai paling potensial untuk dimanfaatkan dalam waktu dekat guna mendukung pembangunan hunian vertikal maupun kota satelit.
“Data awal kami menunjukkan terdapat sekitar 129.764 hektare lahan yang teridentifikasi. Namun yang benar-benar potensial untuk dimanfaatkan saat ini sekitar 37.709 hektare,” jelasnya.
Pemerintah memprioritaskan pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sementara itu, pengembangan kota satelit akan difokuskan pada wilayah dengan kebutuhan lahan lebih luas guna menciptakan pusat pertumbuhan baru di luar kota besar.
Menurut Nusron, kebutuhan lahan untuk pembangunan kota satelit minimal berkisar antara 30 hingga 120 hektare per lokasi. Bahkan untuk pengembangan kawasan tertentu, kebutuhan lahan bisa mencapai 100 hektare atau lebih.
“Untuk Kota Satelit, kebutuhan lahannya minimal antara 30 hingga 120 hektare per lokasi. Sedangkan untuk pengembangan kawasan tertentu bisa mencapai 100 hektare atau lebih,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan bahwa ketersediaan lahan menjadi faktor kunci dalam mendukung program pembangunan perumahan nasional, termasuk target Program 3 Juta Rumah.
“Kami memiliki konsep sederhana untuk melaksanakan program 3 Juta Rumah. Kami ingin tanah untuk pembangunan rumah ini bisa tersedia,” ujar Maruarar.
Ia menilai, sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PKP menjadi langkah strategis untuk mempercepat pembangunan hunian sekaligus mengurangi backlog perumahan nasional.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri jajaran pejabat Kementerian ATR/BPN, antara lain Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi, serta Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Lampri. Hadir pula jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Dengan dukungan penyediaan lahan skala besar ini, pemerintah berharap pembangunan hunian vertikal dan kota satelit dapat berjalan lebih cepat, sekaligus menciptakan pusat permukiman baru yang lebih terencana dan berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia.
