Peluangnews, Manokwari – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menyiapkan, program prioritas KemenKopUKM di tahun ini. Hal itu, seiring dengan sinkronisasi arah kebijakan pengembangan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan di Provinsi Papua Barat.
“Kita akan melakukan pendataan lengkap KUKM, Rumah Produksi Bersama, pengembangan kewirausahaan nasional melalui Perpres nomor 2 tahun 2022, pengembangan layanan rumah kemasan, redesain PLUT, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta koperasi modern,” ujar Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim, dalam keterangannya, Kamis (18/5/2023).
Pada kesempatan tersebut, dia menyampaikan, selain program prioritas KemenKopUKM pun mengembangkan program strategis yang dilaksanakan tahun ini diantaranya pembiayaan koperasi dan UKM melalui KUR Klaster, KUR Reguler, dan penyaluran dana bergulir yang berfokus pada koperasi sektor riil.
“Kami juga adakan program satu juta produk UMKM masuk dalam e-Katalog LKPP, pengembangan minyak makan merah melalui koperasi, serta pembangunan stasiun bahan bakar umum nelayan yang dikelola koperasi,” ucap Arif.
Saat ini, menurut dia, jumlah UMKM di Indonesia lebih dari 64 juta dan memberikan kontribusi terhadap PDB Indonesia sebesar 61 persen, serta menyerap tenaga kerja sebesar 97 persen. Dengan posisi demikian, peran UMKM sangat strategis dalam perekonomian di Indonesia.
“Di samping itu, perkembangan koperasi di Indonesia pada tahun 2022 telah mencapai 130.354 unit dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia sebesar 5,1 persen,” kata SesKemenKopUKM Arif Rahman Hakim dalam keterangannya, Kamis (18/5/2023).
SesKemenKopUKM menegaskan, Provinsi Papua Barat setelah adanya pemekaran wilayah Provinsi Papua Barat, maka perlu melakukan penyesuaian kembali terkait dengan arah pengembangan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan.
“Saya berharap kegiatan ini akan memberikan pandangan dalam hal sinkronisasi arah kebijakan pengembangan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat pada 2023-2024,” ujar Arif.
Menurut dia, kegiatan ini juga dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi antara program KemenKopUKM dengan program seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi urusan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan di wilayah Provinsi Papua Barat.
“Kita sadari bersama pemberdayaan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan merupakan salah satu prioritas pembangunan di bidang ekonomi. Keberadaan dan peran strategis koperasi dan UMKM di tengah-tengah masyarakat, telah menjadi faktor penting dalam pembangunan ekonomi nasional,” kata Arif.
SesKemenKopUKM menambahkan, hanya ada dua pilihan bagi koperasi dan UMKM di era globalisasi saat ini, yakni mampu beradaptasi atau tidak mampu beradaptasi. “Kalau mau eksis dan berkembang, maka mau tidak mau, suka tidak suka, koperasi dan UMKM harus mengikuti perkembangan zaman,” ujar Arif.
Meski begitu, dia mengakui, masih terdapat sejumlah isu utama dalam pengembangan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan di Indonesia, seperti rendahnya UMKM yang terjalin dalam kemitraan, dan akses pembiayaan UMKM yang masih rendah.
“Serta masih rendahnya pemanfaatan teknologi dalam menjalankan usaha, serta koperasi belum menjadi pilihan utama kelembagaan ekonomi rakyat,” ungkap Arif. (alb)
