Peluang, Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mendorong, dukungan United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN ESCAP) berkaitan dengan pengembangan usaha dan peningkatan inovasi bisnis yang inklusif. Khususnya berupa technical assistant dan capacity building melalui program coaching dan mentoring dalam upaya meningkatkan kapasitas dan daya saing.
Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Luhur Pradjarto menyebutkan, membentuk Public-Private Partnership (PPP) diperlukan. Selain kebijakan pemerintah, sektor swasta memainkan peran penting dalam mendukung pemulihan ekonomi untuk masa depan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan tangguh.
“Inovasi menjadi keniscayaan untuk pengembangan bisnis di semua sektor yang dapat berkontribusi dalam rantai nilai global. Dalam hal ini, model bisnis inovatif seperti inclusive business dapat menjadi solusinya,” kata Luhur Pradjarto dalam keterangannya, Kamis (2/3/2023). Pertemuan UN ESCAP di Bangkok, Thailand, yang dihadiri 32 perwakilan negara-negara anggota, baik secara virtual maupun fisik.
Dalam pertemuan Expert Group Meeting (EGM) menegaskan, saat ini setiap negara perlu bergotong royong dan bekerja sama dalam mendorong inclusive business di kawasan.
Beberapa rekomendasi yang dihasilkan adalah pentingnya pelatihan IB Accreditation bagi pemangku sektor kebijakan, pentingnya membuat investment pool dan coaches pool, mendukung pengukuran dan manajemen dampak secara regional, perlunya kredit klaster dalam mendukung pembiayaan dan investasi IB, serta mempromosikan broker/aggregator yang mendukung UKM untuk terintegrasi ke dalam rantai nilai.
Di sela-sela pertemuan Committee on Trade, Investment, Enterprise and Business Innovation (CTIEBI-1), Luhur Pradjarto bertemu dengan Sekretaris Eksekutif UN ESCAP, Armida Alisjahbana, untuk membahas isu dan dukungan kerja sama UN ESCAP terkait pengembangan bisnis inklusif, khususnya selama Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023.
Dalam pertemuan tersebut, UN ESCAP menyampaikan, dukungannya dalam penyelenggaraan The 6th ASEAN Inclusive Business Summit (IB Summit) pada 23-25 Agustus 2023 di Bali.
IB Summit tersebut mengagendakan pertemuan Menteri yang menangani UKM di ASEAN (Ministerial Meeting), dialog multi-stakeholder yang berupa Round Table Discussion, pembukaan dan Gala Dinner, showcasing dan exhibition, dan Site Visit.
“KemenKopUKM memiliki komitmen yang kuat dalam rangka mewujudkan IB Summit yang bersifat tangible benefit, serta memiliki output dan outcome yang konkret dan berkelanjutan di kawasan,” tutur Luhur.
Beberapa rekomendasi pertemuan CTEIBI-1, antara lain melanjutkan kegiatan riset analisis dan pengembangan kapasitas bidang perdagangan digital, climate-smart trade, dan ketahanan perdagangan di masa krisis.
Rekomendasi lainnya, meningkatkan kerja sama perdagangan nir kertas (paperless trade), meningkatkan engagement dengan dunia usaha, mendukung implementasi SDGs 2030, dan memberikan bantuan teknis untuk peningkatan investasi berdampak (impact investing).
“Pertemuan itu juga mendorong peningkatan inovasi bisnis dan memberikan dukungan untuk pengembangan inovasi serta komersialisasi teknologi,” kata Luhur.
Menurut dia, berbicara inclusive business adalah berbicara bagaimana sebuah usaha dapat memiliki kesadaran untuk memiliki dampak nyata terhadap Bottom of Pyramid (BoP) dalam menghadapi tantangan ekonomi global.
“Saat ini, selain menjadi solusi, konsep inclusive business telah menjadi urgensi, khususnya untuk mewujudkan terjadinya rantai nilai dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,” tukas Luhur. (alb)
