Peluang, Jakarta – Pemerintah mendorong penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) setelah 2024 termasuk yang berlokasi di wilayah DKI Jakarta. Percepatan penyelesaian PSN tersebut dimaksudkan agar tidak menjadi mangkrak disaat pergantian kepemimpinan nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mengatakan, terdapat 27 PSN di wilayah DKI Jakarta dengan estimasi nilai investasi sebesar Rp313 triliun, hal tersebut berdasarkan hasil evaluasi per Januari 2023.
“Dari 27 Proyek tersebut, 3 PSN telah beroperasi, 4 PSN berstatus beroperasi sebagian, 6 PSN dalam masa konstruksi, dan 14 PSN telah masuk ke dalam tahap penyiapan dan transaksi,” kata Menko Airlangga, dalam Rapat Koordinasi Menteri terkait Percepatan Infrastruktur PSN di Jakarta, Kamis (19/01) kemarin dalam lamannya.
Seiring itu, lanjut dia, para pemangku kepentingan juga diminta untuk komitmen agar ke 14 proyek yang masih dalam tahap penyiapan dan transaksi dipastikan telah masuk minimal tahap konstruksi pada semester I tahun 2024.
Selain itu, Menko Airlangga menekankan, pentingnya penyelesaian proyek terkait dengan manfaat yang luas bagi masyarakat dan perekonomian di wilayah Jakarta dan sekitarnya, terutama terhadap 9 Cluster proyek senilai Rp256 triliun yakni MRT North South Line Fase 2, MRT East West, LRT Velodrome – Manggarai, Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik, Sistem Pengolahan Air Minum Regional Jatiluhur I, 6 ruas jalan tol DKI, Jalan tol Akses New Priok Eastern Access (NPEA), Jakarta Sewerage System, dan Tanggul Pantai.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada kesempatan tersebut juga menekankan, pentingnya penyelesaian PSN sektor transportasi di DKI Jakarta, mengingat meningkatnya isu kemacetan di wilayah DKI Jakarta.
Kemudian, Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan, komitmen untuk melaksanakan PSN di wilayah DKI Jakarta sesuai dengan kewenangannya, baik dari sisi pembiayaan, perizinan maupun penetapan lokasi.
Sesuai dengan arahan Menko Airlangga, pimpinan Kementerian/Lembaga telah berkomitmen untuk mengakselerasi proyek atau program yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Stategis Nasional. (alb)
