Peluang, Jakarta – Guna menghindari dari resesi ekonomi global, pemerintah mengantisipasi dengan menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sejumlah sektor akan dikuatkan dan diharapkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi di tahun 2023, salah satunya yakni sektor industri.
“Merujuk data BPS, sektor manufaktur berkontribusi paling besar terhadap PDB dan di triwulan III-2022 mencapai 16,1%. Indeks Kepercayaan Industri di Kementerian Perindustrian sebesar 51,54 sedangkan PMI sudah merilis di angka 51,3 pada Januari 2023,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto dalam keterangannya, Sabtu (4/2/2023).
Dalam jangka pendek, menurut dia, untuk memperkuat konsumsi domestik yang diharapkan akan mendorong permintaan dari sektor industri dengan mendorong penggunaan produk dalam negeri. Untuk jangka menengah panjang, Pemerintah melanjutkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan daya saing, meningkatkan investasi, mendorong produktivitas SDM, dan menyerap tenaga kerja melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja.
Sebagai salah satu negara di dunia dengan potensi sumber daya alam yang tinggi, Pemerintah juga bertekad menjadi Global Key Player industri hilirisasi berbasis komoditas. Pemerintah memfokuskan industri hilirisasi komoditas menjadi 3 kelompok, yakni industri berbasis agro seperti industri oleokimia, industri berbasis bahan tambang mineral seperti industri smelter mineral dan logam, dan industri berbasis migas dan batubara seperti proyek coal to methanol.
“Pemerintah juga terus mendorong potensi sumber daya alam. Sebagai contoh, Indonesia mempunyai cadangan nikel terbesar di dunia dan arahan Bapak Presiden agar ekspor bahan mentah terus dikurangi dan hilirisasi terus ditingkatkan,” ujar Airlangga.
Pemerintah juga tengah gencar menggalakkan hilirisasi komoditas berbasis mineral dan logam unggulan seperti bauksit, timah, dan nikel. Pemurnian dan pengolahan bauksit menjadi produk akhir aluminium ditargetkan dapat meningkatkan pendapatan nasional dari Rp21 triliun menjadi Rp62 triliun. (alb)
