Peluang, Jakarta – Di tengah gejolak tantangan global, pemerintah berupaya melakukan pemulihan ekonomi Indonesia di 2023 setelah defisit di 2022 menurun dibawah 3 % dan lebih rendah dari tahun sebelumnya.
Momentum pemulihan ekonomi perlu dijaga oleh pemerintah dengan menerapkan berbagai strategi seperti implementasi kebijakan fiskal, stabilitas harga, peningkatan SDM, maupun pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
“Di tahun lalu, defisit kita menurun sangat drastis ke 2,38 persen, itu merupakan penurunan sangat besar. Di tahun ini mesti ada peningkatan untuk memulihkan ekonomi,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di laman Kemenkeu, Jakarta, Senin (9/1/2023).
Sedangkan Menkeu mengutarakan, pemerintah masih fokus terhadap inflasi yakni adanya peningkatan harga-harga terutama mengenai volatile food (bahan makanan) dan lesunya nilai mata uang dalam negeri terhadap dollar.
“Pemerintah telah mengeluarkan APBN 2022 lebih dari Rp 550 triliun untuk subsidi BBM, elpiji dan listrik. Ini menyebabkan kenapa harga administered yang di atur pemerintah nggak melonjak tinggi dibandingkan negara Eropa, Amerika atau negara lain yang BBM nya naiknya luar biasa selama tahun 2022,” ujar Sri Mulyani.
Namun demikian, sejumlah reformasi yang telah dilakukan oleh pemerintah merupakan ciri positif dan kuat dari Indonesia di mata internasional. Menkeu menyebut, salah satunya adalah berupa implementasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), serta Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) di tengah kondisi yang extraordinary.
“Ini adalah membangun fondasi jangka menengah dari perekonomian Indonesia dan inilah yang menjadi cerita narasi positif dari ekonomi Indonesia. Covidnya dikerjakan atau dikelola dan di manage dengan baik, pemulihan ekonomi terjadi, APBN nya menjadi lebih sehat,” tutur Menkeu. alb
