
Peluangnews, Jakarta – Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) IX Ambon Brigadir Jenderal TNI (Mar) Said Latuconsina melihat potensi sektor pertanian, perkebunan Maluku terutama cengkeh dan pala, tapi terbentur dengan harga yang fluktuatif.
Sebagai salah satu komoditas perkebunan ekspor-impor Indonesia sejak 1970, cengkeh menjadi primadona petani pada saat itu, namun sejalan dengan waktu cengkeh di tahun 1983 yang mencapai harga di tingkat produsen Rp 7.800/kg anjlok menjadi Rp 3.827/Kg di tahun 1997, penurunan harga cengkeh yang drastis dan bertahan hingga beberapa tahun membuat kekecewaan petani, sebagian petani memutuskan untuk menebang tanaman cengkeh dan beralih menanam tanaman lain yang dirasakan menjanjikan dari segi harga penjualan.
Perusahaan perdagangan yang menggunakan bahan baku cengkeh sebisa mungkin sinkron dengan kelompok petani atau pekebun terutama proses pengolahannya.“Harus ada sinkronisasi perusahaan dengan gabungan kelompok tani cengkeh, pala. Kalau sudah sinkron, harganya bisa cocok. Hasil pertanian, perkebunan Maluku sejak dulu pernah berjaya, terutama cengkeh, pala pada zaman pemerintahan kolonial Belanda,” kata Said Latuconsina mengatakan kepada Redaksi, Rabu (7/6/2023).
Cengkeh sering digunakan sebagai bumbu masakan untuk penguat rasa ataupun penambah aroma. Di balik rasa dan aromanya yang khas, cengkeh memiliki manfaat untuk kesehatan. Cengkeh adalah rempah yang kaya akan antioksidan. “Tapi sekarang, masalah pada harga yang tidak menentu. Kami terus dorong agar petani tetap mengolah lahan tanaman mereka,” kata perwira tinggi kelahiran tahun 1970.
Biaya pengolahan cengkeh tidak murah juga. Artinya mulai dari proses petik sampai siap dipasarkan, petani butuh biaya, harus menggunakan jasa tenaga pekerja petik, pekerja untuk memisahkan biji cengkeh dari gagangnya. Lalu cengkihnya dijemur, sampai betul-betul kering hingga siap dijual di pasaran. Kalau harga rendah, kerja keras petani tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Tanaman cengkeh juga butuh perawatan sampai panen.
“Harganya harus seimbang dengan kegiatan proses produksi. Saya melihatnya, kegiatan pemasaran cengkeh harus dibarengi dengan kerjasama dengan pengusaha, para trader,” ungkap Said Latuconsina.

Provinsi Maluku, secara keseluruhan terdiri dari sekitar 1400 pulau yang menyebar. Luas wlayah Provinsi Maluku 712.479 Km2 terdiri dari lautan 658.294 Km2 (92,4 persen), sementara luas daratan 54.185 Km2 (7,6 persen). “Artinya, laut yang sangat luas tidak dibarengi dengan peningkatan taraf hidup nelayan Maluku. Lebih dari 37 persen hasil produksi ikan nasional berasal dari laut Maluku baik perikanan tangkap maupun budidaya. Sementara komoditas lainnya seperti udang, cumi, lobster, kepiting, teripang, mutiara dan rumput laut juga menyumbang (hasil laut Indonesia),” kata Said Latuconsina.
Maluku berada pada urutan ke 4 provinsi termiskin di Indonesia. Ada ketimpangan antara potensi sumber daya alam dengan tingkat kesejahteraan masyarakat Maluku. Dari tahun ke tahun, pertumbuhan ekonomi sekitar lima persen. Berarti (pertumbuhan) sangat lambat. Waktu pandemi covid, pertumbuhan ekonomi Maluku sampai minus. Tapi setelah pandemi berakhir, secara berangsur ekonomi mulai pulih kembali.
“Banyak faktor untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi Maluku. Tentunya, hal ini juga berkaitan dengan sumber daya manusia, teknologi pengolahan atau manufacturing, dan lain sebagainya. Taraf hidup masyarakat Maluku tercermin dari sendi-sendi ekonomi skala usaha kecil. Petani kecil, nelayan kecil, pekebun kecil. Pemerintah daerah sudah berusaha meningkatkan perekonomian. Tapi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kan masih kecil,” kata Said Latuconsina. (alb)





