Peluang, Jakarta – Kepala Biro Umum Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Miazwir berharap, adanya dukungan dari semua pihak agar institusinya mendapàkan anugerah menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di lingkungan instansi pemerintah.
Oleh karena ini sangat penting sebagai pelaksana tugas pemerintah, yang terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran reformasi birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Program pertama di zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi untuk tingkat Kementerian sudah lolos, sekarang sedang menyiapkan untuk ajang tingkat nasional,” kata Miazwir di KKP Kamis (16/3/2023).
Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi menurut dia, adalah predikat yang diberikan pada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
“Tujuan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi ini untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta meningkatkan mutu pelayanan publik,” jelas Miazwir.
Kedua, penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang atau jasa (PBJ) di lingkup KKP. Hal ini untuk mendukung peningkatan ekonomi di dalam negeri khususnya yang berbasis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
“Dalam pengadaan PBJ di KKP, kami akan merealisasikannya itu dengan menggunakan produk dalam negeri,” ungkap Miazwir.
Ketiga, lanjut dia, pihaknya telah melakukan transparansi pengadaan barang dan jasa secara tender maupun dengan penunjukkan langsung dilakukan secara elektronik melalui aplikasi lpse.kkp.go.id. Saat ini di Biro PBJ KKP telah masuk pada jajaran 10 besar pada tahun 2022 atas pelayanan birokrasi bersih, transparan dan pelayanan bebas korupsi yang terlaksana secara profesional dan bertanggung jawab.
“Untuk WBK di tingkat Kementerian KKP, kita masuk dalam 10 besar pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 kita akan di adu ke tingkat nasional,” jelas Miazwir.
Keempat, di tingkat Kebersihan lingkungan dan layanan kesehatan, lanjut dia, upaya pelayanan kesehatan di Klinik Pratama dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan pegawai,dalam bentuk promotif, prefentif, kuratif, dan rehabilitatif.
“Kami memberikan pelayanan kesehatan kepada Menteri dan keluarga, para pimpinan, seluruh pegawai dan pensiunan dilingkup KKP, serta masyarakat disekitar kantor pusat yang membutuhkan pelayanan gawat darurat. Lalu diberikan pelayanan prima dengan pelayanan secara mudah, cepat, efektif, efisien, transparan, dan gratis,” jelas Miazwir. (alb)
