Bamsoet LKPP pengadaan barang dan jasa
PeluangNews, Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perdagangan Barang Distributor Keagenan dan Industri Indonesia (ARDINDO), Bambang Soesatyo, menegaskan pentingnya sinergi antara dunia usaha dan pemerintah untuk memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Bamsoet -sapaan Ketua ARDINDO ini, menilai pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mencapai lebih dari Rp1.200 triliun per tahun dalam APBN dan APBD merupakan peluang besar bagi pelaku usaha nasional, termasuk UMKM dan distributor dalam negeri, untuk terlibat aktif dalam rantai pasok pemerintah.
“Pengadaan barang dan jasa pemerintah harus menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Melalui peran asosiasi seperti ARDINDO, kita ingin memastikan pelaku usaha dalam negeri semakin siap, tertib, dan mampu memenuhi kebutuhan belanja pemerintah secara profesional,” ujar Bamsoet saat bertemu Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Sarah Sadiqa beserta jajaran di Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Baca Juga: Semarak Pengundian Nasional The Palace 2026, Wujud Apresiasi untuk Setiap Momen Spesial Pelanggan
Dalam pertemuan tersebut, jajaran pengurus ARDINDO yang hadir antara lain Sekretaris Jenderal Herman Heru, Bendahara Umum Yogi Soepaat, Wakil Ketua Umum Berry B. Purba, Ketua Bidang Organisasi Faiz Martak, serta Ketua ARDINDO Jawa Barat Raditya Indrajaya.
Bamsoet menekankan bahwa digitalisasi pengadaan menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel. Pemerintah melalui LKPP terus mendorong implementasi e-procurement, termasuk penggunaan katalog elektronik dan toko daring. Hingga 2025, nilai transaksi melalui e-katalog nasional tercatat telah melampaui Rp500 triliun, menandai pergeseran besar dari sistem manual menuju sistem digital.
“Ke depan, kita harus bergerak menuju sistem yang sepenuhnya paperless dan berbasis digital. Administrasi pengadaan tidak lagi bergantung pada dokumen fisik atau tanda tangan basah, tetapi menggunakan sistem yang lebih cepat, aman, dan akuntabel,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa partisipasi pelaku usaha dalam ekosistem toko daring pemerintah harus dilakukan secara adil dan sesuai regulasi. Menurutnya, semua pelaku usaha harus mendapat kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, dengan tetap mengutamakan kualitas serta daya saing produk dalam negeri.
“Kita ingin ekosistem pengadaan ini inklusif, terbuka, dan kompetitif. Semua pelaku usaha punya peluang yang sama selama memenuhi syarat dan mampu memberikan kualitas terbaik,” tegas Bamsoet.
Sebagai bentuk dukungan terhadap digitalisasi pengadaan, ARDINDO telah menyiapkan Ardindo Apps, platform digital yang dirancang untuk mendukung kebutuhan pengadaan pemerintah. Platform ini diharapkan terintegrasi dengan ekosistem toko daring pemerintah yang dikelola LKPP, sehingga mempermudah instansi dalam mencari produk, bertransaksi, hingga mengelola dokumen secara real time.
“Sinergi antara LKPP dan ARDINDO harus menjadi contoh bagaimana negara dan dunia usaha berjalan beriringan. Tujuannya jelas, menciptakan sistem pengadaan yang modern, efisien, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan,” pungkas Bamsoet. (Aji)
Bamsoet LKPP pengadaan barang dan jasa
