Pertumbuhan ekonomi yang berkutat di angka 5 persenan karena mandeknya sektor manufaktur, akan sulit membawa Indonesia menuju negara maju. Alih-alih tinggal landas, justru akan terjerembab pada perangkap pendapatan menengah.
Industrialisasi merupakan kunci untuk menjadi negara maju. Terlebih dengan jumlah penduduk besar seperti Indonesia yang memiliki 260 juta jiwa, industrialisasi sangat diperlukan untuk menyerap tenaga kerja.
Bertumbuhnya sektor industri merupakan salah satu syarat agar bisa lepas dari perangkap pendapatan menengah (middle income trap). Menurut Bank Dunia, sebuah negara bisa dikatakan sebagai negara berpendapatan tinggi jika memiliki Gross National Income (GNI) per kapita di atas US$12.235. Saat ini, GNI per kapita Indonesia sebesar US$3.840, atau masih masuk ke dalam kelas negara menengah bawah.
Salah satu ciri negara yang terperangkap dalam jebakan pendapatan menengah menurut Asian Development Bank (ADB), adalah pertumbuhan industri manufaktur yang rendah. Sayangnya, dalam 10 tahun terakhir Indonesia menghadapi masalah deindustrialisasi. Ini dikarenakan daya saing industri dalam negeri yang kian melemah.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan salah satu pangkal masalah deindustrialisasi adalah kecanduan terhadap ekspor komoditas. “Itu karena mudah untuk menghasilkan devisa,” ujar Bhima.
Indikator yang umum digunakan untuk mengukur perkembangan manufaktur adalah Purchasing Managers’ Index (PMI). Dalam laporan IHS Markit, PMI Manufaktur Indonesia berada di posisi 49,0 pada Agustus 2019, turun dari indeks Juli 2019 sebesar 49,6. Bahkan penurunan ini adalah penurunan paling tajam dalam kurun waktu dua tahun lebih.
PMI Nikkei Indonesia juga menunjukkan tren menurun. Pada 2 Januari 2019, angkanya sebesar 51,2. Namun pada 1 November 2019, merosot menjadi 47,7. Sekadar informasi, indeks di atas 50 menandakan ekspansi usaha. Sedangkan dibawah 50 memberikan sinyal kontraksi. Melihat data PMI Nikkei tersebut, sektor manufaktur atau industri pengolahan Indonesia sedang mengalami kontraksi.
Penurunan kinerja sektor industri juga tercermin dari Prompt Manufacturing Index (PMI) Bank Indonesia. Pada kuartal III 2019, PMI BI sebesar 52,04%, turun dibanding kuartal II 2019 sebesar 52,66%.
BI memperkirakan perlambatan sektor industri akan terus berlanjut pada kuartal IV 2019. Hal tersebut juga tercermin pada prakiraan PMI-BI kuartal IV-2019 sebesar 51,90% yang lebih rendah daripada kuartal sebelumnya. Perlambatan ekspansi usaha diprakirakan terjadi pada beberapa sub sektor seperti Industri Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki; Industri Kertas dan Barang Cetakan; Industri Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet serta Industri Semen dan Barang Galian Non Logam.
Indikasi perlambatan aktivitas produksi industri pengolahan terindikasi juga pada penurunan penggunaan tenaga kerja dibandingkan kuartal sebelumnya. Indeks jumlah tenaga kerja pada kuartal III-2019 tercatat berada pada fase kontraksi sebesar 48,68%, turun dibandingkan 50,28% pada kuartal sebelumnya. Pada kuartal IV-2019, untuk mendukung ekspansi kegiatan usaha, indikator jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan diprakirakan meningkat meskipun masih tetap berada pada fase kontraksi dengan indeks sebesar 48,74%.
Untuk informasi, PMI BI merupakan sebuah komposit indikator yang dibuat untuk menyediakan gambaran umum kondisi sektor industri di Indonesia berdasarkan survei kegiatan dunia usaha (SKDU).
PMI BI dibentuk berdasarkan lima indeks yaitu volume pesanan barang input, volume produksi (output), ketenagakerjaaan, waktu pengiriman dari pemasok dan inventori. PMI BI kuartal III 2019 dihasilkan dari 769 responden di sektor industri pengolahan. PMI BI ini merupakan pre assesment dari rujukan PMI yang telah dilakukan di banyak negara.
Pelemahan sektor industri pengolahan juga terkonfirmasi dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Pada 2014, porsi industri pengolahan sebesar 21,02%. Jumlah itu menurun menjadi 19,80% pada kuartal II 2019.
Dengan terus menyusutnya porsi industri dalam struktur perekonomian, banyak pihak menilai Indonesia sedang mengalami deindustrialisasi prematur. Ini berarti saat industri belum mencapai puncaknya sudah loyo. Alih-alih terlena dengan slogan industri 4.0, problem struktural manufaktur ini perlu segera dibenahi.
Bima menambahkan, untuk mengeluarkan Indonesia dari middle income trap, maka pertumbuhan industri harus di atas 7% dengan kontribusi terhadap PDB di angka 26%. “Pemerintah harus fokus pada lima hingga 10 industri prioritas yang dijadikan unggulan. Jangan sampai, paket kebijakan yang dikeluarkan sampai berjilid-jilid tidak mampu mengeluarkan Indonesia dari jebakan deindustrialisasi,” ujar Bima.
Deindustrialisasi prematur merupakan tantangan bagi Kabinet Indonesia Maju. Apakah kata maju yang disematkan benar-benar menjadi kenyataan ataukah hanya slogan semata? Publik menunggu. (Kur).
