JAKARTA—-Menteri Keuangan Sri Mulyani menungkapkan, dana kelurahaan yang dialokasikan dalam RAPBN 2019 bertujuan menjaga harmonisasi antara pemerintah dan daerah. Hanya saja formulasinya berdasarkan keptusan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.
Sri Mulyani menyingung Rapat Dengar Pendapat antara DPR dengan Presiden di mana ada kelurahaan yang tidak mendapatkan dana desa dan ada yang mendapatkannya. Menurut Menteri Keuangan, formulasi Dana Kelurahaan tidak sama dengan Dana Desa.
Dana Desa berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan dan tingkat ketertinggalannya. Sementara Dana Kelurahaan formulasinya masih dalam pembahasan. “Kelurahaan terkait dengan SKPD, jadi nanti Mendagri dan kami akan membuat keputusan terkait formula pembagiannya,” ujar Sri Mulyani.
Hal senada juga dinyatakan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo bahwa dana kelurahan ini sifatnya tidak seperti dana desa. Dana ini hanya sebagai pendorong, maka dana tersebut diperkirakan tidak akan sebesar dana desa.
“Dana Kelurahan itu merupakan keinginan semua wali kota yang disampaikan kepada Mendagri. Mereka mengatakan Menkeu dan Presiden bahwa kelurahan itu diberikan semacam stimulan. Karena kelurahan itu SKPD sudah ada pos anggaran sendiri. Seandainya nanti hasil rapat Bu Menkeu dengan DPR misalnya disetujui, itu semata-mata hanya stimulan. Apakah Rp 100 juta atau berapa,” tutur Tjahjo.
Apa yang dikatakan Mendagri dibenarkan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya. Dia bersama Wali Kota Jambi Syarif Fasha pernah menyampaikan kepada Presiden sewaktu pertemuan Apeksi, Juli lalu bahwa saat ini mayoritas penduduk tinggal di perkotaan. Untuk itu perlu penambahan daya agar para pemerintah kota bisa mengatasi persoalan urbanisasi dengan baik.
“Jangan sampai problem perkotaan seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi kemudian meledak mengancam kebersamaan dan stabilitas nasional,” cetus dia, seraya mengatakan Presiden langsung merespon untuk memberi anggaran khusus kelurahan.
