Koperasi berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan. Namun kini menghadapi tantangan serius dengan tren rendahnya suku bunga pinjaman. Apa jalan keluarnya?
Praktisi koperasi simpan pinjam (KSP) risau dengan tekanan rendahnya suku bunga pinjaman dari kredit program pemerintah. Bahkan seperti penuturan dari Ketua Umum Kospin Jasa, kondisinya sudah dalam taraf yang mengenaskan. Pasalnya, koperasi kalah bersaing dengan bunga murah KUR yang diinisiasi oleh pemerintah. Apalagi program ini menyasar pangsa pasar yang sama dengan koperasi yaitu UMKM.
Pada satu sisi, program kredit berbunga rendah dari pemerintah berdampak positif untuk meningkatkan permodalan pelaku usaha di tingkat akar rumput. Oleh karenanya, program itu perlu terus dikembangkan. Di sisi lain, koperasi pun perlu diperluas ruang geraknya karena merupakan bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi.
Data Kemenkop dan UKM membeberkan, koperasi kontribusi koperasi sebagai suatu lembaga terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2013 sebesar 1.71 persen. Namun pada 2016, telah meningkat cukup signifikan mencapai sebesar 3,99 persen.
Nilai yang lebih besar dilakukan koperasi jika dengan memperhitungkan kontribusi anggota yang merupakan pemilik dan sekaligus pengguna. Diperkirakan kontribusinya terhadap PDB pada 2013 mencapai sebesar 13,56 persen. Dengan demikian, kontribusi total koperasi sebagai suatu lembaga beserta anggotanya mencapai sebesar 15,27 persen. Jumlah ini meningkat pada 2016 menjadi sebesar 20,71 persen.
Tidak saja menyumbang terhadap ekonomi, koperasi juga membuka lapangan pekerjaan sekaligus membantu pemerataan pendapatan sehingga mempersempit kesenjangan. Melihat strategisnya salah satu pilar penggerak perekonomian ini maka perlu langkah konkret untuk mempertahankan eksistensinya.
Sekadar mengingatkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, ditargetkan partisipasi anggota dalam permodalan sebesar 55 persen. Padahal data Kemenkop dan UKM saat ini hanya 35 persen KSP yang menyandarkan modal dari anggotanya sendiri. Mayoritas KSP atau sebesar 65 persen mengandalkan modal dari pihak lain seperti pebankan. Ini berakibat pada tingginya biaya dana (cost of fund) yang menjadi biang keladi gagalnya koperasi bersaing dengan lembaga keuangan lain.
RPJMN juga menargetkan pertumbuhan anggota koperasi sebesar 7,5-10 persen per tahun, serta pertumbuhan volume usaha koperasi rata-rata 15,5-18 persen per tahun. Dari sini, Koperasi diharapkan bisa berkontribusi sebesar 6,5-7,5 persen terhadap PDB. Masih ada dua tahun tersisa bagi pemerintahan ini untuk mengejar ketertinggalan target kontribusi terhadap PDB.
Salah satu solusi yang perlu segera direalisasikan adalah wacana lama tentang pembentukan jaringan kerja sama usaha KSP (model Apex) untuk memperkuat permodalan koperasi. Sejauh ini, ada beberapa koperasi di daerah yang sudah melaksanakan model Apex (pengayoman) seperti di Jawa Timur antara Puskud Jatim dengan Bank Jatim. Ini bisa dilakukan karena mayoritas anggota Puskud adalah KSP.
Selain di Jatim, model Apex juga sudah dilakukan antara Induk Koperasi Syariah Baitul Maal wa Tamwil (Inkopsyah BMT) dengan Bank Panin Syariah. Dalam kerja sama ini, bank bisa membantu penguatan kapasitas teknis selain dukungan permodalan.
Sayangnya belum ada model Apex koperasi di tingkat nasional. Dalam hal ini, perlu mendorong LPDB KUMKM difungsikan sebagai Apex karena memiliki kapasitas dan jam terbang berhubungan dengan KSP. Toh, BLU di bawah Kemenkop dan UKM ini sudah teruji dalam penyaluran dana bergulir kepada mitranya yang sebagian besar adalah KSP.
Lembaga Apex seperti LPDB nantinya bisa berfungsi sebagai pooling of funds untuk membantu Koperasi dalam mengatasi kesulitan likuiditas. Selain itu, dalam jangka panjang, Apex juga akan menjalankan fungsi-fungsi lainnya seperti pembiayaan dan memberikan pelatihan atau pendampingan serta sebagai pengawas koperasi.
Cara lain yang bisa ditempuh adalah menjadi lembaga penyalur KUR. Meski demikian, langkah ini cukup berat karena koperasi harus memiliki level of playing field yang sama dengan perbankan. Kualitas layanan yang sama ini mulai dari infrastruktur teknologi sampai SOP-nya. Seleksinya pun dilakukan secara ketat dengan melibatkan lintas kementerian. Hingga saat ini, baru Kospin Jasa yang mendapat restu sebagai penyalur KUR.
Pemerintah juga perlu mendorong peran yang lebih besar kepada Perum Jamkrindo dalam memberi penjaminan kepada KSP. Terlebih secara historis, BUMN ini tidak bisa dilepaskan dengan koperasi. Berdasarkan catatan sejarah pada periode 1970-1981, nama Perum Jamkrindo adalah Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK).
Adanya penjaminan ini akan memberi “vitamin” kepada praktisi koperasi untuk lebih ekspansi menyalurkan pinjaman kepada anggota. Sebab, sebagin risiko kreditnya sudah ditanggung oleh Perum Jamkrindo. Meski demikian, tidak semua kredit dapat dijamin karena salah satu prinsip penjaminan adalah jaminan hanya untuk yang memiliki kelayakan usaha. Saat ini, Perum Jamkrindo baru menjamin dua koperasi saja yaitu Kospin Jasa dan Koperasi Nusantara (Kopnus).
Kini tergantung keinginan pemerintah, apakah hanya ingin menjadi penonton menyaksikan kondisi KSP yang mengenaskan. Jika tidak ingin menjadi penonton, pemerintah perlu segera merealisasikan solusi di atas untuk memperkuat kelembagaan koperasi. Ataukah masih banyak jalan lain menuju Roma? (drajat).
