PeluangNews, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto tengah siap mengevaluasi keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) bentukan Presiden Donald Trump menyusul serangan Israel dan Amerika Serikat (AS) ke Iran beberapa waktu lalu.
Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda membenarkan hal itu saat acara pertemuan Prabowo dengan para mantan presiden dan wakil presiden, mantan menteri luar negeri, ketua umum partai politik, hingga menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka.
“Iya (Presiden menyatakan siap mengevaluasi), dengan perkembangan-perkembangan terakhir ini, memang harus dievaluasi,” kata Hassan Wirajuda, usai turut dalam pertemuan selama 3,5 jam tersebut, Selasa malam (3/3/2026).
Kepala Negara, lanjutnya, juga membahas nasib BoP setelah serangan tersebut. Serangan AS dan Israel yang merupakan anggota BoP berpotensi melemahkan mandat BoP yang telah disusun.
“Kita bahas (BoP), tapi juga dalam konteks perkembangan mutakhir apakah dengan perang yang berkecamuk di Iran ini akan melemahkan, kemungkinan melemahkan posisi dan mandat BoP? Kita akan berhitung lagi dari sisi itu,” ujar Hasan.
Menurutnya, BoP dibentuk untuk menciptakan dan membangun perdamaian di kawasan. Misinya, ditujukan untuk melancarkan gencatan senjata (ceasefire), memudahkan akses bantuan kemanusiaan, serta melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Hassan tidak memungkiri bahwa Indonesia memang perlu berhitung kembali atas keanggotaan BoP, termasuk rencana mengirim 8.000 tentara yang tergabung dalam ISF ke Palestina.
“Bisa potensi berhasilnya berkurang. Kita akan menilai, apakah dengan begitu kita akan terus patuh membayar. Yang kedua apakah penggelaran pasukan kita justru paling besar, kita akan berhitung lagi,” tuturnya.
Di sisi lain, dia menilai serangan Israel terhadap Iran memberikan kesan turunnya keberhasilan BoP. Presiden Prabowo, katanya, bahkan sempat membahas hal itu saat berkomunikasi dengan menelepon pemimpin-pemimpin lain, termasuk negara di Teluk Persia.
“Dari komunikasi beliau dengan para kepala negara lain, terus juga negara-negara OKI, kesan bahwa potensi BOP berhasil, menurun. Nah menurunnya berapa, kita lihat saja dengan perkembangannya,” ucap dia, menandaskan.
Dia menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak menutup mata atas desakan masyarakat yang meminta Indonesia keluar dari BoP.
Opsi keluar dari keanggotaan bahkan masuk dalam pembahasan, jika Dewan Perdamaian itu tidak menjalankan misinya.
“Itu dibahas tentang bahwa perang yang terjadi sekarang berpotensi melemahkan kemungkinan BOP berhasil. Presiden mengatakan kita akan menilai apakah sejauh mana BOP akan tetap menjalankan misinya. Kalau tidak ya kita keluar, itu sangat jelas beliau tidak menutupi,” imbuh Hassan.
Menlu pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Bambang Susilo Bambang Yudhoyono tersebut menambahkan, pengiriman pasukan akan dilakukan Indonesia setelah melihat efektivitas BoP. []
