Peluang News, Jakarta – Penjualan knalpot aftermarket produksi perajin lokal anjlok alias turun drastis hingga 80 persen. Turunnya omzet tersebut dipicu razia knalpot brong yang gencar dilakukan oleh pihak kepolisian di berbagai daerah.
“Ini (penjualan) sekarang sudah terjun bebas, bahkan sekarang penurunan penjualannya sudah 70–80 persen,” kata Ketua Asosiasi Knalpot Seluruh Indonesia (AKSI) Asep Hendro, kepada wartawan, di kantor Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta, Jumat (23/2/2024).
Menurut Asep, knalpot brong umumnya menghasilkan suara bising yang mengganggu dan tidak sesuai dengan regulasi batas kebisingan kendaraan. Batas baku tingkat kebisingan knalpot bermotor menurut peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan adalah 86 desibel (dB).
Menurut catatan AKSI, penjualan knalpot aftermarket atau yang diproduksi bukan oleh pabrikan kendaraan asli, bisa mencapai 3.000 hingga 7.000 unit per hari dalam kondisi normal.
Menurunnya penjualan sekarang ini, ungkap Asep, akan berakibat keberlangsungan para pegawai di industri knalpot aftermarket. Bila kondisi ini biarkan akan mengancam pemutusan hubungan kerja (PHK)
AKSI saat ini mempunyai 20 merek knalpot lokal yang menyerap tenaga kerja hingga 15.000 orang. Jumlah ini bisa bertambah karena masih ada sekitar 300 perajin knalpot dan merek knalpot yang belum tergabung ke dalam asosiasi.
“Jika misalkan dalam jangka waktu tiga bulan ini penjualan knalpot aftermarket anjlok (berlanjut), mungkin sudah berhenti bahkan bisa di-PHK (karyawannya),” ucap Asep.
Untuk itu, Asep berharap pemerintah dapat segera menerbitkan peraturan terkait standar knalpot aftermarket untuk membedakannya dengan knalpot brong yang menimbulkan kebisingan hingga dirazia polisi.
“Buatlah regulasi tentang standar nasional Indonesia (SNI) tentang knalpot aftermarket. Saat ini produksi kami disamakan dengan knalpot brong/bising,” ujar Asep. (Aji)
