Peluang News, Jakarta – Pengetatan BBM subsidi per 1 Oktober batal dilaksanakan. Saat ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah memperdalam rencana kebijakan pengetatan aturan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan subsidi BBM dapat tepat sasaran, diberikan kepada pihak yang benar-benar berhak dan sesuai dengan kebutuhannya.
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi, menyatakan bahwa pemerintah saat ini sedang mencari mekanisme yang tepat untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi di lapangan dapat berjalan dengan rapi.
“Ya, kita sedang dalami agar ini diterima oleh yang berhak. Untuk menuju ke sana, sedang dicari mekanisme yang pas agar distribusinya rapi di lapangan,” ujarnya di Kementerian ESDM pada Jumat (27/9/2024).
Sebelumnya, sebagaimana dikutip dari CNBC Indonesia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan aturan mengenai siapa saja yang berhak menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar Subsidi masih dalam pembahasan.
Oleh sebab itu, menurutnya aturan yang akan termuat di dalam Peraturan Menteri ESDM itu belum akan terbit dalam waktu dekat ini. Hal ini sekaligus mengoreksi pernyataan Bahlil sebelumnya yang sempat menyebut bahwa semula aturan ini akan diberlakukan mulai 1 Oktober 2024.
Bahlil mengatakan pihaknya masih membahas aturan ini secara detail, sehingga dapat mencerminkan asas keadilan. Mengingat, selama ini penyaluran BBM bersubsidi masih belum tepat sasaran.
“Apa yang saya maksudkan keadilan? Targetnya adalah bagaimana subsidi yang diturunkan BBM itu tepat sasaran. Jangan sampai tidak tepat sasaran. Formulasinya seperti apa? Harus sampai di tingkat petani, nelayan. Nah, karena itu sekarang kita lagi godok,” kata dia. (Aji)
