Peluang News, Jakarta – Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berencana melakukan pengetatan batas maksimal volume pembelian atau pengisian harian solar subsidi untuk tiap jenis kendaraan.
Pengaturan batasan pembelian solar itu, sebenarnya telah diatur dalam Surat Keputusan BPH Migas No. 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 mengenai Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu.
Berdasarkan aturan tersebut, volume pengisian solar subsidi untuk kendaraan pribadi roda empat dibatasi maksimal 60 liter per hari.
Selanjutnya kendaraan umum dan barang roda empat maksimal 80 liter per hari. Sedangkan kendaraan umum dan barang roda enam lebih 200 liter per hari.
Menurut Kepala BPH Migas Erika Retnowati, ketentuan batasan maksimal akan dievaluasi kembali. Sebab, batas maksimal volume penyaluran solar per hari itu dinilai melebihi kapasitas tangki kendaraan.
“Kami menilai itu terlalu banyak karena melebihi kapasitas tangkinya, sehingga berpotensi untuk disalahgunakan,” kata Erika dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Senin (10/2/2025).
Erika mengatakan rencana pengetatan yang menjadi strategi pengawasan BBM pada 2025 telah dikaji bersama dengan tim kajian dari Universitas Gadjah Mada (UGM).
Selain melakukan pengetatan volume solar, kata Erika, BPH Migas menyusun sejumlah strategi pengawasan penyaluran BBM subsidi pada 2025, seperti penguatan regulasi bidang pengawasan terkait dengan verifikasi jenis BBM tertentu (JBT) dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) di ujung selang atau nozzle.
Erika mengutarakan nantinya verifikasi volume solar yang bisa dibayarkan subsidinya dihitung dari volume yang keluar dari nozzle, bukan lagi dari volume yang keluar dari terminal BBM (TBBM).
“Sedang kami siapkan pedoman cara hitungnya karena nanti jadi berbeda dengan verifikasi volume yang kami lakukan selama ini. Sebelumnya, kami hitung berapa yang keluar dari TBBM, berapa stok akhir dan stok awal,” ujar dia.
Erika mengemukakan, BPH Migas akan melakukan peningkatan pengawasan di titik serah, dan pengawasan secara hybrid. BPH Migas juga akan melakukan peningkatan akses terhadap CCTV secara real time. Berbagai upaya pengendalian BBM subsidi sebelumnya juga telah dilakukan.
Salah satu yang terbukti cukup efektif, lanjut dia, adalah penggunaan teknologi QR code untuk pengaturan penjualan solar subsidi.
Erika mengatakan, terlepas masih adanya penyalahgunaan, penggunaan QR code sejak pertengahan 2022, terbukti dapat menekan pertumbuhan konsumsi solar subsidi yang biasanya berkisar 7-8% menjadi di level 1%.
“Terbukti pada 2022 ke 2023 terjadi penurunan konsumsi solar. QR code dimulai pertengahan 2022, dan setengah tahun itu sudah terjadi penurunan konsumsi solar. Lalu dari 2023 ke 2024 ada kenaikan, tapi sangat sedikit kenaikannya. Artinya, pertumbuhannya berkurang jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,” ucap Erika.
Sepanjang 2024, BPH migas melaporkan volume penyaluran minyak solar subsidi yang terverifikasi mencapai 17,62 juta kiloliter.
Volume ini naik dibandingkan realisasi pada 2023 yang mencapai 17,57 juta kiloliter. Sementara dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, sebanyak 82,39 juta kiloliter minyak solar subsidi telah disalurkan.
Di sisi lain, pemerintah juga telah lama menggodok beleid yang akan mengatur mengenai pembatasan kriteria pengguna BBM Pertalite dan solar subsidi.
Pembatasan tersebut rencananya akan tertuang dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 yang mengatur ihwal Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.
Pada akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, draf revisi tersebut disebut tinggal menunggu persetujuan presiden. Namun, hingga pemerintahan berganti, aturan tersebut belum juga terbit.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto justru menggulirkan wacana baru terkait skema penyaluran subsidi BBM diubah menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Terakhir, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan penggodokan skema baru penyaluran subsidi BBM telah mencapai 98%.
Dia juga memastikan skema tersebut berlaku tahun ini. Skema baru penyaluran BBM subsidi belakangan direncanakan berbentuk blending antara BLT dan subsidi langsung pada barang.
Khusus subsidi barang hanya akan diberikan untuk kendaraan berpelat kuning alias transportasi publik dan UMKM.
“Ya 98% lah ya [progres penggodokan skema penyaluran BBM subsidi],” kata Bahlil di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2025).
Dia menambahkan, progres penggodokan skema penyaluran BBM subsidi masih tahap pemutakhiran data penerima BLT.
Hal ini dilakukan agar data penerima tidak tumpang tindih. []
