Peluang News, Jakarta – Pemerintah resmi menetapkan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, yang akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2025. Langkah ini diperkirakan akan memberikan dampak signifikan, salah satunya berupa penurunan daya beli masyarakat.
Ketua Umum Kadin Jakarta, Diana Dewi, turut memberikan pandangan kritis terhadap kebijakan tersebut. Menurutnya, rencana menaikkan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen di awal tahun depan merupakan kebijakan yang kurang tepat.
“Hal ini tidak hanya membebani para pengusaha, tetapi juga konsumen. Harga barang dan jasa akan naik secara otomatis, sehingga beban pajak pada akhirnya jatuh ke tangan konsumen,” ujar Diana Dewi, Jumat (22/11/2024)
Lebih lanjut, Diana menyoroti pentingnya mitigasi dampak terhadap daya beli masyarakat. Ia menjelaskan bahwa kenaikan harga barang dan jasa akan mengakibatkan kontraksi pada permintaan produk. Sementara itu, sisi pasokan juga diprediksi akan terganggu akibat tingginya biaya produksi.
Baca Juga: Ekonom Indef Usul Kenaikan PPN Dikenakan pada Makanan Kurang Sehat dan Plastik
“Menurut saya, kenaikan PPN ini seharusnya ditunda sampai kondisi perekonomian benar-benar stabil. Pemerintah sebaiknya fokus pada upaya peningkatan daya beli masyarakat. Hal ini penting agar masyarakat kelas menengah tidak jatuh ke dalam jebakan kelas berpenghasilan rendah (low income trap), seperti yang mulai terlihat belakangan ini,” tegas Diana, pengusaha daging nasional dari Nusantara Jaya.
Diana juga menyoroti fenomena penurunan jumlah masyarakat kelas menengah yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2019, kelas menengah Indonesia mencapai 57,33 juta orang atau 21,45 persen dari total penduduk. Namun, jumlah tersebut terus menurun hingga menjadi 47,85 juta orang atau hanya 17,13 persen pada 2023.
“Melihat kondisi saat ini, nampaknya Indonesia membutuhkan langkah luar biasa untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap),” tambahnya.
Diana juga berharap agar pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dapat lebih serius menutup celah-celah korupsi yang selama ini menggerogoti negara. “Tanpa pemberantasan korupsi yang tegas, sulit bagi negara untuk maju,” ucapnya tegas. (Aji)
Baca Juga: Airlangga: Tarif PPN Naik 12% karena Rakyat Pilih Keberlanjutan
