PeluangNews, Jakarta – Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah menegaskan, pihaknya akan mendalami potensi ‘penghilangan paksa’ terhadap tiga orang dalam aksi unjuk rasa ricuh pada akhir Agustus 2025.
“Tentu, ini terkait dengan bagaimana proses aparat bekerja,” kata Anis Hidayah di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).
Dua dari tiga orang itu hingga hari ini masih dinyatakan hilang. Sedangkan satu lainnya ditemukan di Malang, Jawa Timur, dengan nama Bima Permana.
Komnas HAM ingin mendalami kebenaran Bima hilang karena bepergian ke luar kota atau ada alasan lain. Sebab, Bima baru ditemukan setelah dua minggu sejak dilaporkan 5 September 2025.
Anis mengaku bakal berkoordinasi dengan kepolisian, termasuk untuk menemukan dua orang lain yang masih belum diketahui keberadaannya.
Hal ini sudah disampaikan Anis ketika bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Waktu awal hilang di Jakarta, gitu ya, kemudian ditemukan di Malang. Nah, ini kami koordinasikan terus dengan LN HAM dan juga dengan aparat kepolisian. Dan kami juga sampaikan sebenarnya waktu itu ketika kami bertemu secara langsung dengan Kapolri sehingga ini juga menjadi atensi Kapolri,” kata Anis.
Kasus ini bermula dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) yang menerima laporan terkait hilangnya Bima dari pihak keluarga pada 5 September 2025.
Setelah mendapat laporan, Kontras mendatangi sejumlah kantor polisi maupun titik yang diduga menjadi tempat keberadaan Bima.
“Sampai akhirnya ketika kita memfinalkan laporan terkait dengan posko aduan orang hilang, Bima itu statusnya memang masih hilang,” kata dia.
Selanjutnya kepolisian berhasil menemukan Bima di Malang sedang berjualan mainan barong pada Rabu, 17 September 2025.
Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya memperkirakan kemungkinan ada komunikasi yang hilang antara pelapor yakni keluarga dengan Bima.
Karena ada dua tipe posko aduan orang hilang yang diterima Kontras; pertama terkait penghilangan paksa oleh aparat, kedua terkait kesalahan komunikasi dengan pelapor.
“Bima ini masuk kategori terakhir. Tapi juga tidak bisa kemudian menghindari bahwa memang sudah ada fenomena penghilangan orang hilang secara paksa. Karena 33 orang yang diidentifikasi ditemukan di kantor-kantor kepolisian memang tidak diberikan informasi penangkapan bahkan penahanannya kepada keluarga,” ucap Dimas, menutup. []
