Ambisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada energi atau energy security pada 2026 menghadapi tantangan pelik di lapangan. Bukan soal ketersediaan sumber daya alam, melainkan infrastruktur logistik yang rapuh dan birokrasi perizinan yang menghambat distribusi.
Masalah klasik seperti keterbatasan dermaga (jetty), pendangkalan alur pelabuhan akibat sedimentasi, hingga ketidakpastian regulasi transisi energi. Dalam forum yang mempertemukan regulator, BUMN, dan pelaku usaha swasta tersebut, terungkap bahwa kerentanan rantai pasok (supply chain) energi Indonesia masih sangat tinggi.
Meskipun stok di tangki timbun aman, distribusi ke masyarakat sering tersendat di “kilometer terakhir”. Misalnya, kasus di pedalaman Kalimantan dan Bengkulu (Pulau Baai). Kapal-kapal besar pengangkut energi tidak bisa masuk karena alur sungai yang dangkal atau tidak bisa sandar karena jetty penuh.
Situasi makin runyam mengingat tingginya ketergantungan impor. Indonesia masih mengimpor 60 persen Gasoline dan 75 persen LPG. LPG itu diambil dari Amerika, butuh 40 hari perjalanan. Kalau telat sedikit saja di laut, dan di darat macet karena infrastruktur, efek dominonya Panjang.
Operasional pengiriman batu bara ke PLTU kerap terganggu masalah sedimentasi pelabuhan. Sedangkan proses perizinan untuk melakukan pengerukan (dredging) alur pelabuhan bisa memakan waktu hingga dua tahun. Sedangkan prinsip bisnis pelayaran adalah “vessel follows the cargo“.
BUMN tidak bisa bekerja sendirian membereskan masalah logistik ini. “Pengusaha muda di daerah siap investasi kapal shallow draft. Tapi kami butuh kontrak jangka panjang agar bisa dapat pendanaan bank. Jangan sampai kami sudah beli kapal, kontraknya tidak jelas,” kata Jay Singgih, Managing Director of The Bumi Laut Group. Sementara itu, dari sisi infrastruktur, PT Krakatau International Port (KIP) menawarkan solusi jangka pendek melalui fasilitas coal blending di pelabuhan laut dalam Selat Sunda.
Presiden Direktur KIP Nur Fuad mengeklaim fasilitas ini bisa memangkas waktu siklus pengiriman batu bara dari Kalimantan ke Jawa secara signifikan, menghindari antrean di pelabuhan yang dangkal. Diskusi ini menyimpulkan bahwa tanpa pembenahan mendasar pada infrastruktur pelabuhan dan penyederhanaan birokrasi, target kedaulatan energi Asta Cita berpotensi hanya menjadi jargon politik yang sulit dieksekusi di lapangan.●(Zian)
