BANDUNG—Ketua Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) Jawa Barat Iwan Gunawan mengkritisi kebijakan relaksasi dan pembiayaan baru yang dijalankan oleh pemerintah. Menurut dia pemerintah harus terlebih dahulu melakukan validasi data koperasi, serta UMKM yang terdampak pandemi Covid-19, sebelum menggulirkan program relaksasi dan pembiayana baru.
Kementerian Koperasi dan UKM memprediksi jumlah UKM yang terdampak mencapai 47%. Namun menurut Iwan jumlah itu sudah di atas 60 persen. Pemerintah harus memastikan lebih dahulu database koperasi dan UKM valid agar program tepat sasaran.
“Angka yang diungkap oleh Kemenkop diambil pada awal pandemi. Saat ini jumlahnya terus bertambah,” kata Iwan, Senin (21/6/20) seperti dilansir Pikiran Rakyat.
Lanjut dia, kalau database yang valid sudah ada, baruah program dijalankan. Relaksasi saja tidak cukup, tetapi pemerintah harus memastikan agar roda usaha UKM bisa berjalan agar bisa mengembalikan kredit.
Iwan meminta pemerintah menggulirkan program pemasaran dengan mengerahkan seluruh infrastruktur dan daya yang dimiliki, setelah itu baru digulirkan pembiayaan baru untuk modal kerja.
Dia menyetujui semua kementerian diwajibkan menggunakan produk UMKM. Semua marketplace yang beroperasi di Indonesia harus didorong untuk menjadikan produk UMKM sebagai prioritas.
