PeluangNews, Jakarta – Di tengah dinamika pasar kerja yang terus berkembang, ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi menjadi kunci utama dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang tepat sasaran. Tanpa fondasi data yang kuat, kebijakan berisiko kehilangan daya guna dan kredibilitas di mata publik.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya penguatan data sebagai dasar utama dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan berbasis bukti (evidence-based policymaking). Penegasan tersebut disampaikan dalam Forum Satu Data Ketenagakerjaan (SDK) 2025 yang diselenggarakan Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang), Rabu (17/12/2025), di Jakarta.
Dalam paparannya, Menaker mengungkapkan bahwa salah satu tantangan besar yang masih dihadapi pemerintah saat ini adalah belum selarasnya data ketenagakerjaan antarinstansi. Perbedaan sistem dan basis data tersebut dinilai berpotensi menurunkan kualitas kebijakan apabila tidak segera dibenahi secara terkoordinasi.
“Bagaimana kita bisa memastikan kebijakan disusun berdasarkan bukti, jika data antarinstansi pemerintah belum sepenuhnya selaras. Setiap instansi memiliki sistem data masing-masing, dan ini menjadi tantangan bersama,” ujar Yassierli.
Menurutnya, kondisi tersebut harus dijawab melalui penguatan tata kelola data yang lebih solid. Dalam konteks ini, Barenbang dipandang memiliki peran strategis dan ke depan akan diarahkan menjadi pusat data di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
Menaker juga menyoroti meningkatnya ekspektasi publik terhadap dampak nyata dari program pemerintah. Di era keterbukaan informasi, data tidak hanya mudah diakses, tetapi juga dianalisis secara kritis oleh masyarakat. Karena itu, kualitas data menjadi faktor penentu utama kredibilitas kebijakan publik.
“Oleh sebab itu, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan di bawah koordinasi Barenbang untuk secara bertahap merapikan dan menyelaraskan data ketenagakerjaan. Kalau data kita bermasalah, maka yang terdampak adalah kredibilitas. Data itu mencerminkan kredibilitas,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Yassierli juga memaparkan arah transformasi Barenbang menjadi Institute for Labor and Productivity. Dalam peran barunya, lembaga ini akan menjalankan empat fungsi utama, yakni penyusunan Employment Outlook, tata kelola riset kebijakan strategis, penguatan statistik ketenagakerjaan, serta riset dan inovasi peningkatan produktivitas. Seluruh fungsi tersebut membutuhkan dukungan data ketenagakerjaan yang berkualitas, terintegrasi, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Kepala Barenbang Anwar Sanusi menjelaskan bahwa Forum Satu Data Ketenagakerjaan 2025 merupakan bagian dari implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di sektor ketenagakerjaan.
“Forum SDK menjadi wadah koordinasi dan konsolidasi antar pemangku kepentingan data ketenagakerjaan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Forum ini juga mendukung agenda reformasi birokrasi dan transformasi digital di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan,” kata Anwar.
Forum SDK 2025 kemudian ditutup dengan penandatanganan Pernyataan Bersama Kesepakatan Forum Satu Data Ketenagakerjaan Tahun 2025 oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Madya dari unit teknis di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan sebagai bentuk komitmen bersama dalam penguatan tata kelola data ketenagakerjaan nasional.
–
