Kalau ia boleh memilih antara mati dan diperkosa, Athanasies Mukarwego, tentu lebih bahagia memilih yang pertama. Naasnya guru sekolah itu tidak dalam posisi menawar. Ia dipaksa memainkan peran budak nafsu di tengah kerusuhan etnis yang membakar Rwanda di tahun 1994.
Dari Kigali, ibu kota negara berpenduduk tujuh juta itu, sepuluh tahun berselang Reuter menulis, pengalaman traumatik wanita itu. Ia mengalami perkosaan yang mungkin paling brutal di dunia.
Sulit membayangkan penderitaan Mukarwego, diperkosa lebih dari 500 orang. Dipaksa setiap hari melayani nafsu 20 hingga 30 orang milisi Hutu yang datang ke ranjangnya silih berganti. Ia memang tidak sempat terserang sipilis, tetapi ia harus menahan kepedihan fisik yang luar biasa. Untuk memakai celana dalam saja ia tak mampu.
Ketika ia tidak bisa memilih untuk mati, ibu tiga anak itu bertekad untuk terus hidup guna memberi persaksian.
Pada akhirnya ia memang selamat dan terbebas dari virus HIV. Namun trauma itu bertahun-tahun menghantuinya. Ia seperti mencium bau sperma di mana-mana. Di air yang ia minum, udara yang ia hirup, dan terutama di kerumunan kaum lelaki.
Masa-masa kritis itu berhasil dilaluinya, dan kini ia menjadi bagian dari wanita di Rwanda yang bekerja untuk merehabilitasi sejumlah wanita korban perkosaan dalam genosida itu.
Udara yang anyir di atas tumpukan ratusan ribu mayat yang tergelatak di sembarang tempat merupakan potret Rwanda paling buram. Hari itu di bulan April 1994 lebih dari 800.000 suku Tutsi dan moderat Hutu dibantai bagai binatang oleh milisi Hutu.
Drama menyesakkan dada itu lewat begitu saja. Tidak ada polisi dunia yang turun ke Rwanda. Tentara PBB yang datang belakangan nyaris tak menolong apa-apa. Pembunuhan berlanjut dan dua juta lebih penduduk Rwanda mengungsi ke negeri lain.
Rwanda memang bukan Irak yang kaya minyak. Bukan pula Israel, terminal penting Barat di Timur Tengah. Tak ada yang menarik dari negeri kecil di belantara Afrika itu. Maka bisa dimaklumi jika Perancis, Amerika Serikat dan Inggris tegas menyatakan tidak ikut campur dalam kerusuhan etnis Rwanda.
Negeri raksasa kapitalis itu sepakat untuk diam. Dunia tiba-tiba hening, dan Rwanda bagai sepotong musim dingin yang beku, yang segera berlalu dan dilupakan. Sepuluh tahun berselang, di tengah peringatan genosida itu di Kigali, sejumlah para pemimpin dunia mengakui lalai dan lengah sehingga tidak bisa mencegah pembantaian etnis itu.
Adakah yang harus kita kutuk? Yang diperlukan bukan sebuah jawaban. Melainkan sebuah permakluman, bahwa memang begitulah cara kapitalisme bekerja. Masalahnya bukan pada verbalisme yang berujud diam. Tetapi apakah dengan diam atau memilih untuk bicara itu ada korelasi ekonomis yang menguntungkan. Bukankah ‘sang polisi dunia’ memilih diam terhadap kebrutalan mitranya, Israel merampok tanah dan membantai rakyat Palestina.
Memilih diam adalah kebijakan yang diajarkan oleh agama. Tetapi tolok ukurnya mengacu pada pilihan antara berkata benar dan sama sekali diam. Yang kita sesali adalah ketika diam itu karena menyembunyikan kesalahan, seperti halnya milisi Hutu. Seusai genosida itu sebagian dari mereka tetap bebas berkeliaran.
Mukarwego melihat kenyataan itu dengan dingin. Ia tak ingin membicarakan soal keadilan. Sebab keadilan di muka kekuasaan punya parameter ganda. Ia tidak menggelinding mulus di aspal tol Cipularang.
Sulit memang berdamai dengan masa lalu yang pahit. Dalam konteks ini agak menghibur jika sejenak kita menyimak pikiran Desmond Tutu dari Afrika Selatan, dalam bukunya No Future without Forgiveness. Tanpa keikhlasan untuk saling memaaafkan, tidak akan ada masa depan bersama itu, kata peraih nobel perdamaian itu. Bisakah kita? (Irsyad Muchtar)
