PeluangNews, Jakarta – Sekitar 500 massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Mereka menolak penetapan UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp 5,73 juta. Demo ini tidak seramai aksi-aksi sebelumnya yang kerap memadati jalan protokol di sekitar Monumen Nasional (Monas).
Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengakui tidak mengerahkan massa dalam jumlah besar.
“Hari ini KSPI dan Partai Buruh melakukan aksi awalan. Hari ini memang kami sedikit sengaja untuk menunggu respon pemerintah agar terjadi negosiasi terhadap yang dituntut oleh kaum buruh,” kata Said kepada wartawan di lokasi aksi.
Sementara itu, Ketua KSPI DKI Jakarta Winarso menjelaskan bahwa jumlah massa yang hadir dalam aksi hari ini sekitar 500 orang.
Aksi tersebut dirancang sebagai upaya persuasif untuk membuka dialog dengan pemerintah terkait revisi penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026.
“Memang jumlahnya sedikit dibanding biasanya, apalagi mengingat banyak rekan-rekan kita saat ini yang sedang cuti bersama, liburan, dan hari raya Natal ya,” ujar Winarso.
Meski aksi tampak lebih sepi, KSPI menegaskan hal tersebut tidak mencerminkan melemahnya gerakan buruh dalam memperjuangkan upah layak.
Said justru memperingatkan bahwa eskalasi aksi akan ditingkatkan jika pemerintah tidak merespons ajakan negosiasi tersebut.
“Besok kalau kami datang lagi, rencana kami 10.000 motor, bisa juga berjumlah 20.000 orang akan hadir,” tutur Said.
Dia mengemukakan massa buruh dari berbagai daerah penyangga di Jawa Barat akan bergerak menuju Jakarta untuk bergabung dalam aksi tersebut.
“Besok 30 Desember 10.000 motor dari Jawa Barat akan masuk Jakarta. Dari mulai Cirebon, Cianjur, dari mulai Bandung Raya, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Sukabumi akan masuk ke Jakarta,” papar dia.
Said menegaskan buruh memiliki sumber daya dan kekuatan massa yang cukup untuk terus menggelar aksi hingga awal 2026 apabila tuntutan mereka tidak diakomodasi.
“Nanti habis tahun baru kami aksi lagi, lanjut! Buruh aksinya bisa kapan saja. Kami punya iuran, punya kekuatan jumlah massa. Sampai kapan? Sampai Gubernur memutuskan UMP 2026 sebesar Rp5,89 juta,” tegasnya.
Dalam aksi awalan tersebut, buruh membawa dua tuntutan utama yang diharapkan dapat dinegosiasikan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pertama, menolak penetapan UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5,73 juta dan meminta agar upah minimum dinaikkan menjadi Rp5,89 juta sesuai dengan perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL).
“Alasan penolakan UMP DKI 2026 nilainya menjadi Rp5,73 juta adalah pemerintah DKI Jakarta menurunkan daya beli rakyat Jakarta,” ucap Said.
Tuntutan kedua, buruh mendesak pencabutan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat yang menghapus dan mengurangi nilai upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) 2026 di 19 daerah.
Dia menambahkan, bahwa KSPI akan menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke PTUN terkait penetapan UMP 2026. []
