ENTAH karena besarnya campur tangan pemerintah di masa lalu dalam pembinaan koperasi telah membuat lembaga ini mandeg. Yang pasti, kata Deputi Pengembangan SDM Rulli Nuryanto, era ofisialisasi itu harus disigi ulang. ”Dalam usia 72 tahun ini, koperasi belum mampu berperan besar dalam perekonomian nasional sebagaimana dicita-citakan pendiri bangsa ini.
Namun, juga harus diakui bahwa sudah banyak koperasi yang tumbuh berkembang dan memberi manfaat bagi anggota. Menurut dia, paradigma pendekatan pembinaan dan pengembangan koperasi saat ini harus melalui pendekatan bottom-up dan sesuai dengan kebutuhan yang berkembang.
Koperasi harus modern dan maju dengan memprioritaskan pada kepentingan dan kesejahteraan anggota, dengan kembali ke jatidirinya. Karena itu, pemerintah mengambil langkah tegas, Reformasi Total Koperasi, melalui tahapan orientasi, rehabilitasi dan pengembangan.
Orientasi pembinaan koperasi saat ini adalah peningkatan kualitas. Untuk apa jumlah koperasi yang banyak jika tidak mampu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan anggota. Upaya mewujudkan koperasi berkualitas itu, Kemenkop UKM getol menggelar berbagai pelatihan berbasis kompetensi bagi pengurus dan pengelola koperasi. Antara lain, SKKNI bidang KSP, KSPPS, Ritel Koperasi, UKM Ekspor dan Pendampingan. “Kami bekerja sama dengan lembaga, pihak perguruan tinggi, gerakan koperasi, pemerintah daerah,” tutur Rulli.
Langkah menggalakan sertifikasi profesi itu sejalan dengan tuntutan ekonomi digital dewasa ini. Koperasi hendaknya mampu melewati tantangan pasar digital yang amat kompetitif dengan karya yang sesuai zaman. Karenanya pengenalan koperasi ke tengah generasi milenial menjadi sangat penting.
“Koperasi perlu melakukan re-branding tanpa meninggalkan nilai dasar dan jatidiri koperasi agar dapat diterima kaum milenial,” ujar Rulli. Maka, perlu diterapkan kembali kebijakan pembelajaran perkoperasian pada satuan pendidikan formal dengan memasukkan kurikulum wajib pada setiap jenjang pendidikan.●
