PeluangNews, Jakarta – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menegaskan komitmennya memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat dalam mengawal agenda pembangunan nasional. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Dewan Pengurus Apkasi II Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Senin (13/4/2026).
Dalam forum tersebut, Apkasi memfokuskan pembahasan pada penyusunan sejumlah isu strategis yang akan disampaikan langsung kepada Presiden sebagai bentuk kontribusi pemikiran dari pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.
Ketua Umum Apkasi, Bursah Zarnubi, menyatakan bahwa rapat ini menjadi langkah penting untuk menerjemahkan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII di Batam ke dalam solusi konkret dan aplikatif.
Menurutnya, komunikasi yang erat antara pusat dan daerah menjadi kunci agar kebijakan nasional mampu berjalan selaras dengan kondisi riil di lapangan.
“Kami ingin menghadirkan suara daerah secara utuh, tidak hanya memaparkan persoalan, tetapi juga menyertakan data serta solusi konstruktif. Dalam waktu dekat, kami berharap dapat bertemu langsung dengan Presiden untuk menyelaraskan langkah demi kepentingan masyarakat kabupaten,” ujar Bursah.
Fokus Dukungan Program Strategis Nasional
Dalam rapat tersebut, Apkasi juga membentuk tim kecil untuk menyaring dua hingga tiga isu paling prioritas dari total 20 rekomendasi Rakernas. Fokus utama diarahkan pada dukungan daerah terhadap berbagai Program Strategis Nasional (PSN).
Beberapa program yang menjadi perhatian antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.
Bursah menegaskan, pemerintah kabupaten siap berada di garis depan dalam memastikan keberhasilan program-program tersebut. Selain menyampaikan capaian di lapangan, Apkasi juga akan membawa berbagai kendala teknis untuk dicarikan solusi bersama.
“Semangatnya adalah memastikan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke pelosok desa,” katanya.
Optimisme Hadapi Tantangan Fiskal
Di tengah tekanan ekonomi makro dan keterbatasan ruang fiskal daerah, Apkasi mengajak seluruh kepala daerah tetap optimistis dan inovatif dalam menjalankan roda pemerintahan.
Alih-alih mengedepankan keluhan, para bupati didorong untuk menunjukkan tata kelola yang transparan, akuntabel, serta mampu menghadirkan solusi pembiayaan alternatif bagi pembangunan daerah.
“Kondisi fiskal yang menantang justru menjadi momentum untuk membuktikan bahwa daerah adalah mitra strategis yang dapat dipercaya. Pelayanan publik harus tetap terjaga kualitasnya,” tegas Bursah.
Sebagai langkah konkret, Apkasi dalam waktu dekat akan mengirimkan surat resmi kepada Presiden guna mengajukan audiensi. Upaya ini dilakukan untuk memperoleh arahan langsung sekaligus memastikan kebijakan pemerintah kabupaten tetap sejalan dengan visi besar pembangunan nasional menuju Indonesia Maju. (Aji)
