PeluangNews, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik di Kementerian Ketenagakerjaan agar semakin mudah diakses masyarakat, terutama pekerja dan pencari kerja.
Ia menegaskan layanan seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), pelatihan kerja, hingga informasi pasar kerja harus dapat diakses secara cepat, responsif, dan tanpa hambatan.
Menurut Yassierli, layanan publik Kemnaker tidak boleh mengalami gangguan teknis, karena berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat. Dalam situasi ekonomi yang masih penuh tantangan, negara dituntut hadir melalui layanan ketenagakerjaan yang andal.
“Saya menginginkan layanan tidak boleh bermasalah. Kondisi memang tidak mudah, dan saya tidak menginginkan masih ada layanan dan aplikasi yang bermasalah, yang down, serta kontak informasi yang tidak bisa dijangkau,” ujar Yassierli saat acara Halal Bihalal Kemnaker 2026 di Gedung Kemnaker, Jakarta, Senin (30/3/2026).
Ia menilai gangguan layanan publik bukan sekadar persoalan teknis, melainkan dapat menghambat akses masyarakat terhadap perlindungan dan program ketenagakerjaan. Karena itu, seluruh unit kerja diminta memperkuat koordinasi dan memperbaiki pola kerja agar pelayanan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Yassierli menegaskan, satu layanan publik sering kali bergantung pada banyak unit kerja. Oleh karena itu, pembenahan harus dilakukan secara kolektif agar kualitas layanan semakin optimal.
“Kita perkuat kementerian ini sebagai nice place to grow. Pascalebaran, kita perkuat kerja sama. Satu layanan didukung oleh banyak unit kerja, sehingga saya berharap hal-hal ini menjadi modal kita,” katanya.
Selain memperkuat koordinasi, Yassierli juga mendorong pola kerja yang lebih efisien, ramah lingkungan, serta hemat energi. Menurutnya, pembenahan internal perlu dilakukan seiring dengan tantangan global, mulai dari tekanan ekonomi hingga krisis energi di berbagai negara.
Ia menegaskan, kondisi tersebut harus menjadi momentum bagi Kemnaker untuk meningkatkan kualitas layanan. Dengan demikian, pekerja dan pencari kerja tetap dapat mengakses layanan pemerintah secara cepat, pasti, dan tanpa hambatan.
