PeluangNews, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap beredarnya informasi palsu atau hoaks yang mengatasnamakan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026. Informasi tersebut banyak beredar melalui media sosial, pesan berantai, hingga sejumlah pemberitaan, dan kerap disertai tautan pendaftaran tidak resmi yang berpotensi penipuan.
Kepala Biro Humas Kemnaker, Faried Abdurrahman Nur Yuliono, menegaskan bahwa masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam menyikapi informasi BSU yang beredar di luar kanal resmi pemerintah. Ia memastikan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan maupun informasi resmi terkait penyaluran BSU pada tahun 2026.
“Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada hoaks dan disinformasi tentang BSU, khususnya yang mengarahkan pendaftaran melalui tautan tidak resmi, karena BSU tidak memerlukan pendaftaran mandiri,” ujar Faried melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (7/1/2026).
Faried menjelaskan, informasi resmi terkait BSU hanya disampaikan melalui laman bsu.kemnaker.go.id serta media sosial resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Ia menegaskan bahwa seluruh informasi di luar kanal tersebut patut dicurigai dan perlu diverifikasi kebenarannya.
Sebagai informasi, penyaluran BSU terakhir dilaksanakan pada tahun 2025 dengan jumlah penerima mencapai 16.048.472 pekerja atau buruh yang memenuhi ketentuan. Sementara itu, untuk tahun 2026, Kemnaker memastikan belum ada keputusan atau kebijakan apa pun terkait kelanjutan program tersebut.
“Jika ke depan terdapat kebijakan baru terkait BSU, Kemnaker akan menyampaikannya secara terbuka melalui kanal resmi,” tegas Faried.
Kemnaker juga mengajak masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya kepada pihak lain, serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi penipuan yang mengatasnamakan program BSU agar tidak menimbulkan kerugian di masyarakat.
