PeluangNews, Bekasi – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker)Afriansyah Noor meminta manajemen PT Multistrada Arah Sarana (MAS), produsen ban Michelin asal Prancis, agar tidak menjadikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai solusi utama menghadapi tantangan pasar global. Ia menegaskan bahwa PHK sebaiknya hanya dilakukan sebagai jalan terakhir setelah seluruh upaya dialog dan solusi alternatif ditempuh.
“Kami minta kedua belah pihak untuk mengedepankan dialog secara bipartit antara pihak manajemen dan pekerja mengenai PHK 280 pekerja,” kata Afriansyah saat bertemu manajemen dan PUK MAS di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (6/11/2025).
Rencananya, sebanyak 280 dari sekitar 2.800 pekerja di pabrik ban tersebut akan terkena PHK secara bertahap mulai 30 November 2025.
Afriansyah menjelaskan, kondisi ekonomi global yang penuh tantangan saat ini memang berdampak pada berbagai sektor, termasuk industri manufaktur. Namun, ia berharap perusahaan swasta mampu menyiasatinya dengan langkah-langkah kreatif dan berkeadilan, bukan langsung melakukan pengurangan tenaga kerja.
“Saya berharap perusahaan-perusahaan mencari solusi alternatif dalam menghadapi perekonomian sulit seperti sekarang. Pemerintah saat ini terus fokus membenahi ekonomi untuk menekan angka pengangguran,” ujarnya.
Meski demikian, Afriansyah menegaskan pemerintah memahami jika PHK menjadi keputusan yang tak terhindarkan karena tekanan global.
“Tapi kalau sampai terjadi PHK atau pengurangan karyawan karena situasi ekonomi global, kami menghormati kebijakan yang dikeluarkan manajemen. Saya berharap MAS tetap hadir dan memberi kontribusi bagi Indonesia,” katanya.
Sementara itu, Presiden Direktur PT MAS Igor Zyemit menjelaskan bahwa langkah pengurangan karyawan merupakan bagian dari penyesuaian terhadap kondisi pasar global yang dinamis.
“Dua tahun terakhir industri manufaktur ban di Indonesia, termasuk Michelin, menghadapi tantangan besar. Kebijakan tarif baru Amerika Serikat berdampak pada daya saing global kami,” ujar Igor.
Ia menegaskan bahwa perusahaan telah melakukan berbagai upaya adaptasi agar kesejahteraan pekerja tetap terjaga. Namun, penyesuaian lanjutan diperlukan agar perusahaan bisa bertahan dalam jangka panjang.
“Kami telah mengambil berbagai langkah adaptasi untuk memastikan kesejahteraan pekerja tetap terjaga. Tetapi penyesuaian lanjutan kini diperlukan untuk menjaga keberlangsungan jangka panjang dan mempertahankan peran penting Indonesia dalam jaringan global Michelin,” katanya.
Dari sisi serikat pekerja, Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) MAS Guntoro meminta pihak perusahaan untuk mencabut surat PHK dan skorsing yang telah diterbitkan serta mempekerjakan kembali pekerja yang terdampak sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut.
“Setelah itu, baru kita berunding tentang mekanisme pengurangan pekerja,” tegas Guntoro.
Usai pertemuan tersebut, Afriansyah menyampaikan bahwa pihak perusahaan telah siap membatalkan surat PHK yang sudah dikeluarkan. Selain itu, perusahaan juga akan memberikan opsi pelatihan bagi pekerja terdampak sebagai langkah antisipatif.
“Langkah berikutnya adalah memulai proses bipartit antara manajemen dan pekerja agar solusi terbaik bisa ditemukan,” ujar Afriansyah.
Melalui langkah dialogis ini, pemerintah berharap dinamika antara manajemen dan pekerja di PT Multistrada Arah Sarana dapat diselesaikan secara damai dan adil tanpa menambah beban sosial akibat gelombang PHK.
