PeluangNews, Jakarta – Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak hanya menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026, tetapi juga memperkuat paket kebijakan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya. Kebijakan tersebut dinilai dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
Apresiasi itu disampaikan Afriansyah usai bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Rabu (7/1/2026). Menurutnya, kebijakan DKI Jakarta mampu menjaga daya beli pekerja sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha dalam merawat iklim hubungan industrial yang kondusif.
“Kemnaker berharap daerah-daerah lain dapat mencontoh kebijakan Pemprov DKI dalam menetapkan UMP dan memberikan sejumlah fasilitas bagi pekerja dan keluarganya, seperti subsidi di sektor transportasi, pangan, pendidikan, dan kesehatan yang dicantumkan dalam keputusan gubernur,” kata Afriansyah.
UMP DKI Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp5.729.876. Angka tersebut naik 6,17 persen atau Rp333.115 dibandingkan UMP 2025 sebesar Rp5.396.761.
Afriansyah menegaskan, kebijakan pengupahan tetap harus memperhitungkan keberlanjutan dunia usaha. Karena itu, pemerintah daerah juga perlu menjaga iklim investasi serta memastikan kelancaran layanan perizinan agar kenaikan upah berjalan seiring dengan kepastian usaha.
Ia menjelaskan, penetapan UMP 2026 dilakukan melalui pembahasan di dewan pengupahan yang melibatkan unsur pekerja, pengusaha, dan pemerintah, serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 sebagai dasar kebijakan pengupahan.
Afriansyah juga mengajak pekerja dan pengusaha menyikapi penetapan UMP 2026 secara bijak dengan mengedepankan dialog sosial, sehingga setiap dinamika di lapangan dapat diselesaikan melalui musyawarah dan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku.
