JAKARTA-–Usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo via teleconference, Rabu (15/4/20), Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyampaikan pemerintah setuju menghapuskan pajak UMKM selama enam bulan.
Penghapusan itu merupakan bagian program untuk membantu UMKM menghadapi pandemi Covid-19. Pemerintah menyadari UMKM memengaruhi 60 persen Produk Domestik Bruto Indonesia dan mampu menyerap tenaga kerja sampai 97 persen. Salah satu langkahnya penghapusan pajak UMKM.
“Pajak untuk UMKM selama 6 bulan nol persen,” kata Teten.
Presiden juga berencana memberikan program restrukturisasi pinjaman UMKM, penundaan cicilan maupun bunga.
Kebijakan itu diberikan bagi penerima Kredit Usaha Rakyat. Juga bagi penerima pinjaman lewat Pusat Investasi Pemerintah melalui PT Permodalan Nasional Madani, program Mekaar dan UMI, pegadaian hingga Lembaga Pengelola Dana Bergulir.
Selain itu, kebijakan ini diberikan bagi penerima pinjaman di bawah Rp10 juta melalui BPR, BPRS, Koperasi Simpan Pinjam, melalui Koperasi BNP dan lain-lain.
“Jadi presiden minta relaksasi pinjaman ini seluas-luasnya kepada pelaku UMKM terutama usaha mikro,” kata Teten.
Menkop UKM mengatakan pemerintah akan memberikan stimulus daya beli produk UMKM selain menghapuskan pajak selama 6 bulan.
Kemudian, Jokowi menyetujui integrasi program penjamin sosial, kartu sembako, dan program E-Warong sebagai penyalur sembako.
“Warung-warung sembako bisa tetap bertahan dan punya penghasilan. Meskipun hal bukan gratis. Karena sudah ada bansos itu begitu besar untuk masyarakat sehingga bisa meningkatkan daya beli,” papar Teten.
Dia mengharapkan warung-warung sembako dan tradisional bisa menarik manfaat dari program Jamsos dan Kartu Sembako.
Di sisi lain, Jokowi ingin pelaku usaha ultra-mikro masuk ke dalam program bantuan langsung tunai (BLT). Selain itu, pemerintah menyepakati ada skema pinjaman baru bagi UMKM.
Hanya saja, angka detail alokasi anggaran untuk restrukturisasi pinjaman maupun anggaran penambahan program jaminan sosial, masih dalam pembahasan antara Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, dan OJK.
“Total sekarang ini dari seluruh saluran
kredit UMKM ada Rp70 juta. Nanti yang akan masuk dalam program ini tentu akan
kami lihat data analisis ekonominya berapa persen, yang betul-betul terdampak
Covid-19 sehingga masuk ke dalam program ini,” pungkas Teten.
