JAKARTA—Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengkritisi tatakelola perkebunan kelapa sawit yang masih menempatkan petani sebagai objek, yang diakibatkan sisi kebijakan pemerintah maupun kebijakan yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Sekjen SPKS Nasional Mansuetus Darto mengatakan, negara dan perusahan yang sudah mendapatkan keuntungan besar dari bisnis perkebunan kelapa sawit tetapi masih saja mengabaikan petani sawit.
Padahal negara telah mendapatkan keuntungan yang besar melalui penerimana dalam bentuk devisa sekitar Rp300 triliun setiap tahunnya.
“Sementara itu perusahan juga terus mendapatkan keuntungan besar dan menjadi sumber kekayaan bagi konglomerat-konglomerat pemilik perusahan perkebunan sawit,” ujar Mansuetus dalam keterangan tertulis menyambut HUT Kemerdekaan RI ke 76, Rabu (18/8/21).
Dikatakannya, kondisi ini tidak sama dengan kondisi petani sawit yang tetap saja miskin dan tidak sejahtera akibat dari buruknya tatakelola perkebunan sawit yang sengaja dibiarkan oleh pemerintah dan perusahan perkebunan sawit misalnya saja terkait dengan tataniaga sawit.
Mansuetus mencontohkan, terkait dengan tata niaga sawit di tingkat petani terus-menerus menjual tandan buah segar (TBS) kepada tengkulak dengan harga yang sangat rendah. Sehingga petani merugi sekitar 30 persen setiap kilogramnya dari harga yang harus di terima.
“Petani sawit juga selama ini hanya menjadi komoditas politik dalam pengambilan kebijakan di sektor sawit nasional, tercatat beberapa kebijakan yang diambil dengan mengatasnamakan untuk kepentingan petani sawit tetapi dalam prakteknya tidak memberikan manfaat kepada petani sawit,” kata Mansuetus.
Dia menilai, kebijakan dana perkebunan sawit melalui Badan Pengelola Perkebunan Sawit (BPDPKS) dalam implementasinya hanya mendukung dan meprioritaskan bisnis baru para konglomerat sawit Indonesia, yaitu bisnis biodiesel.
Serikat mencatat melalui kebijakan dana sawit ini konglomerat sawit menerima sekitar Rp57,72 triliun dari tahun 2015-2020 atau sekitar 90 persen dari dana sawit melalui subsidi bisnis mandatari biodiesel.
“Sementara petani sawit tetap saja dipersulit untuk mengkases dana tersebut,” ucap Mansuetus.
Sementara Ketua Umum Perkumpulan Forum Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI), Pahala Sibuea, meminta pemerintah agar benar-benar memperhatikan kesejahteraan petani sawit.
“Banyak petani sawit yang masih miskin dan belum sejahtera, tidak hanya itu akses kebijakan pemerintah pun sangat sulit di dapatkan oleh petani sawit hal ini diperparah dengan banyaknya peraturan peraturan yang bermunculan belakangan ini,” kata Pahala.
