Sejak berdirinya tanggul beton di laut di Cilincing, Jakarta Utara, nelayan mengeluhkan hasil tangkapan ikan merosot tajam. Soalya, mereka harus menempuh rute lebih jauh karena jalur tangkapan terhambat barikade beton 2-3 kilometer yang dibangun di laut. “Anggota kami dirugikan. Hasil tangkap berkurang sampai 70 persen,” kata Ketua Kelompok Nelayan Cilincing, Danu Waluyo.
Keluhan ini tidak hanya dirasakan oleh nelayan Cilincing. Nelayan di kawasan Marunda juga mengalami kondisi serupa. Keluhan mereka sudah juga disampaikan langsung kepada PT Karya Citra Nusantara (KCN) dengan pendampingan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta. Danu memastikan nelayan tak berencana melakukan aksi protes di jalan. Menurut dia, jalur dialog jauh lebih baik untuk mencari jalan keluar.
“Kami mengajukan untuk pertemuan, diskusi. Alhamdulillah ditanggapi oleh phak KCN. Kami didampingi oleh pihak KPKP mencari solusinya seperti apa,” katanya. Namun, ia menilai dampak proyek sudah jelas terasa di lapangan.
Danu juga menyinggung maraknya video viral di media sosial yang memperlihatkan aktivitas di sekitar lokasi proyek. “Kita harus menyikapi secara bijak dengan hal-hal yang ada. Baik dari di YouTube maupun di TikTok, karena enggak semuanya itu benar,” katanya. Sebagian video bahkan memperlihatkan orang memancing yang sebenarnya bukan nelayan. “Seperti hal-hal kemarin, kami juga (berpikir) ‘ini dari nelayan mana?’,” ujar Danu. Polemik tanggul beton Cilincing bermula dari unggahan video akun Instagram @cilincinginfo.
Seiring viralnya video tersebut, muncul spekulasi di media sosial bahwa proyek tanggul beton serupa dengan kasus pagar laut di Tangerang atau bahkan giant sea wall. Namun, pemerintah dan PT KCN menegaskan proyek ini berbeda. Direktur Utama KCN Widodo Setiadi menjelaskan, struktur beton di Cilincing sejatinya adalah breakwater atau pemecah gelombang, bukan pulau buatan.
Proyek ini merupakan bagian dari pembangunan pelabuhan yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional sejak 2004 melalui kolaborasi pemerintah dan swasta. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memastikan proyek sudah mengantongi izin lengkap, termasuk Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan Amdal. Sejauh ini, progres pembangunan pelabuhan KCN disebut telah mencapai 70 persen dengan target rampung pada 2026.●
