Peluang News, Yogyakarta – Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta civitas akademika tidak perlu takut mengkritik penyelenggara negara menjelang Pemilu 2024.
“Saya tidak mempermasalahkan sikap sejumlah kampus. Ya nggak apa-apa, wong itu urusan akademisi, jangan tanya saya,” ujar Sri Sultan kepada wartawan di Kompleks Kepatihan Yogyakarta.
Menurut Sultan, Kritik dari civitas akademika merupakan ranah pendidikan dan otonomi kampus. Sikap tersebut merupakan salah satu bagian dari demokratisasi di Indonesia.
Namun, kata dia, pertanyaan selanjutnya adalah sejauh mana pemerintah menanggapi kritik tersebut. Sultan meminta kampus dan civitas akademika tidak perlu takut.
“Itu kan otonom (kampus). Otonom ya terserah aja, aspirasi kok, demokratisasi kok. Nggak apa-apa, sekarang hanya bagaimana pemerintah menanggapi aja. Seperti itu saja nggak usah takut,” tegasnya.
Masifnya civitas akademika mengkritisi Presiden Joko Widodo dan penyelenggara lainnya yang dinilai telah menyimpang dari kenegarawanan menjelang Pemilu 2024 ini.
Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia (UII) mengeluarkan pernyataan sikap terkait perkembangan berbangsa dan bernegara jelang Pemilu 2024. Rektor UII Prof Fathul menyampaikan pernyataan sikap itu di halaman Kampus Terpadu UII, Jalan Kaliurang, Sleman, Yogyakarta, Kamis, 1 Februari 2024.
Prof Fathul menilai saat ini Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan jelang Pemilu 2024.
Sebelum UII, sikap senada telah diungkap civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam Petisi Bulaksumur. Mereka melihat saat ini banyak tindakan menyimpang dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi.
Petisi Bulaksumur ini sebagai bentuk keprihatinan terhadap dinamika perpolitikan nasional dan pelanggaran prinsip demokrasi menjelang Pemilu 2024.
Guru Besar Fakultas Psikologi UGM Prof Koentjoro, bersama puluhan guru besar, akademisi, alumni dan aktivis BEM, KM UGM, mencermati dinamika perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir.
Banyak tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial.
“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari Keluarga Besar Universitas Gadjah Mada,” ujar Koentjoro.
Dalam Petisi Bulaksumur, akademisi UGM juga mengingatkan agar Jokowi sebagai alumni tetap berpegang pada jati diri UGM.
Menyusul dua perguruan tinggi negeri itu, civitas akademika mengikuti. Di antaranya, Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran dan Universitas Brawijaya. (Yth)
