JAKARTA—Menteri Keuangan Sri Mulyani menargetkan defisit APBN pada 2022 Turun hingga kisara berada 4,51 persen sampai 4,85 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau sekira Rp808,2 triliun sampai Rp879,9 triliun.
Menkeu mengungkapkan postur makro fiskal 2022, target pendapatan negara mencapai Rp1.823,5 triliun sampai Rp1.895,4 triliun atau 10,18 persen sampai 10,44 persen terhadap PDB.
“Dengan defisit yang masih 4,5 persen sampai 4,8 persen maka pembiayaan 2022 akan terus dijaga secara prudent,” ujar Sri Mulyani saat Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2021, secara virtual, Kamis (29/4/21).
Sementara belanja negara diproyeksikan sebesar Rp2.631,8 triliun sampai Rp2.775,3 triliun atau 14,69 persen sampai 15,29 persen PDB.
Menkeu juga memprediksi pemerintah pusat, Sri Mulyani sebesar Rp1.856 triliun sampai Rp1.929,9 triliun pada tahun depan. Sedangkan transfer ke daerah dan dana desa diproyeksikan sebesar Rp775,8 triliun sampai Rp845,3 triliun.
“Belanja pemerintah pusat kita ada 10,36 sampai 10,63 persen dan transfer ke daerah 4,33 hingga 4,66 persen dari GDP,” jelas Sri Mulyani.
Dia merinci penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp1.499,3 triliun sampai Rp1.528,7 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditargetkan Rp322,4 triliun sampai Rp363,1 triliun, dan hibah ditargetkan Rp 1,8 triliun sampai Rp 3,6 triliun.
Sri Mulyani juga menyampaikan akan menggali dan meningkatkan basis pajak, memperkuat sistem perpajakan dengan membangun core tax dan juga terus melakukan sinergi antara pendapatan pajak dan bukan pajak.
Selain itu pemerintah akan melakukan komposisi tersebut secara lebih seimbang, sehingga mencerminkan strategi belanja untuk membangun kualitas SDM, infrastruktur produktif, melindungi masyarakat rentan dan mendukung birokrasi yang efisien dan efektif serta profesional.
Target pembiayaan anggaran 2022 akan berasal dari utang neto 4,81 persen sampai 5,8 persen dan investasi minus 0,3 persen sampai minus 0,95 persen, sehingga rasio utang ditetapkan 43,76 persen sampai 44,28 persen dengan titik tengah 41,05 persen.
Sementara keseimbangan primer tahun depan minus Rp414,1 triliun hingga minus Rp480,5 triliun atau minus 2,31 persen sampai minus 2,65 persen terhadap PDB.
“Tema PEM PPKF 2022 adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang dilakukan melalui perbaikan human capital, transformasi ekonomi, serta reformasi fiskal,” ucapnya.
Dia mengatakan pemulihan ekonomi pada 2022 masih akan sangat bergantung pada pemerintah dalam memfokuskan program-program yang mendorong masyarakat dan dunia usaha untuk semakin sehat sekaligus pulih kembali.
“Seluruh stakeholder sangat penting termasuk pemerintah daerah yang memiliki peranan sangat strategis untuk menjaga dan memulihkan ekonomi nasional serta menjalankan reformasi struktural,” pungkasnya.
