Kajian Bloomberg Economics, proses pemulihan ekonomi kali ini butuh waktu lebih lama untuk kembali ke titik normal. Pola pemulihannya bisa membentuk pola huruf ‘U’, bukan ‘V’ seperti prediksi banyak pihak.
TIGA bulan lebih geliat ekonomi mati suri. Secara umum boleh dikatakan lumpuh layu. Antara ada dan tiada. Di sana sini bahkan tak sedikit yang mati berdiri. Apa daya. PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang ‘memaksa’ masyarakat ‘di rumah saja/stay at home’ itu melumpuhkan hampir seluruh aktivitas ‘di luar rumah’. Segenap mobilitas manusia mendadak terhenti. Sunyi sepi kendaraan di jalan-jalan. Kota-kota tanpa denyut kehidupan. Dan itu terjadi hampir serentak sejagat raya.
Seluruh pusat kegiatan tempat orang (biasanya) terkonsentrasi dinyatakan tutup. Ya pasar, pabrik, angkutan semua moda, masjid nonaktif, dan seterusnya—dengan sangat sedikit pengecualian, yang diam-diam dibarengi anjuran ‘Belanja di warung tetangga’. Setidaknya ada empat sektor yang paling tertekan akibat wabah Covid-19. Yaitu rumah tangga, UMKM, korporasi, dan sektor keuangan. “Yang terkena dampak ini adalah sektor rumah tangga yang kami perkirakan mengalami penurunan cukup besar dari sisi konsumsi,” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Sektor rumah tangga tertekan dari sisi konsumsi, karena masyarakat sudah tidak beraktivitas di luar rumah. Sektor rumah tangga juga terancam (dan sudah banyak yang) kehilangan pendapatan karena tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Terutama keluarga miskin dan rentan miskin di sektor informal. Pendapatan kelompok ini jarang yang bulanan, umumnya mingguan, bahkan harian.
Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mengalami tekanan akibat tidak dapat melakukan kegiatan usaha sehingga kemampuannya memenuhi kewajiban kredit terganggu. Oleh sebab itu, kredit macet (Non Performing Loan/NPL) perbankan untuk UMKM turut berpotensi meningkat signifikan. Hal ini jelas berpotensi makin memperburuk kondisi perekonomian.
Sektor keuangan juga mengalami tekanan akibat pandemi yang bercikal bakal dari Wuhan, Cina, itu. Yaitu perbankan dan perusahaan pembiayaan berpotensi mengalami persoalan likuiditas dan insolvency (pailit/bangkrut). “Kami melihat potensi persoalan likuiditas akan memunculkan ancaman di sektor ini. Ditambah dengan volatilitas pasar keuangan dan capital flight yang menyebabkan tekanan semakin besar,” ujar Sri.
Terkait dengan sektor UMKM, Kemenkop dan UKM menerima laporan 949 pelaku koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak wabah Covid-19. “Terutama yang sektor mikro ada 64 juta unit usaha. Ini sungguh bukan persoalan kecil. Persoalan besar ini memang bukan tanggung jawab pemerintah saja melainkan swasta dan masyarakat,” ujar Menteri Teten Masduki.
Keluhan mereka mencakup lima hal:
Penjualan menurun. Sebanyak 774 koperasi dan UMKM atau setara dengan 68 persen mengeluh penjualannya menurun akibat dampak wabah virus corona. Penurunkan penjualan dirasakan di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan.
Kesulitan bahan baku. Sebanyak 63 koperasi dan UMKM atau 6 persen menyatakan mengalami kesulitan bahan baku. Hal itu terjadi di Banten, DKI Jakarta, DIY, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Distribusi terhambat. Sebanyak 111 koperasi dan UMKM atau setara dengan 10 persen menyatakan mengalami distribusi yang terhambat. Hal ini terjadi di DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timut, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Riau, Sulawesi Utara dan Banten.
Kesulitan permodalan. Sebanyak 141 koperasi dan UMKM atau setara dengan 12 persen menyatakan mengalami masalah permodalan. Hal ini terjadi di Banten, DKI Jakarta, Jateng, Jatim, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Bali, Jambi, Jawa Barat, Yogyakarta, Bali dan Kepulauan Riau.
Produksi terhambat. Sebanyak 42 koperasi dan UMKM atau setara dengan 4 persen menyatakan mengalami produksi yang terhambat. Hal ini terjadi di Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Yogyakarta, Bengkulu, Kepulauan Riau dan DKI Jakarta.
Sektor informal atau UMKM merupakan kelompok paling rentan terdampak ekonomi karena menyebarnya virus corona atau Covid-19. Sebab, hidup mereka mengandalkan perputaran uang harian. Karenanya, Rhenald Kasali meminta pemerintah memprioritaskan kelompok ini untuk segera dibantu. Harus sesegera mungkin menerapkan strategi realokasi anggaran guna menyelamatkan mereka.
“Masyarakat harus mendapat resources yang cukup untuk survive.” Dengan memprioritaskan bantuan pada masyarakat bawah, pemerintah bisa menjaga daya beli, sekaligus menggerakkan pasar. Jika permintaan barang dan jasa terjaga, pelaku usaha skala besar juga akan terbantu. Kini saatnya memperkuat kolaborasi R to R atau Rakyat dengan Rakyat. Kepedulian sosial harus digaungkan. “Kita sangat butuh semangat gotong royong di saat seperti ini,” kata Rhenald.
Proses Pemulihan yang Sulit
Kajian Bloomberg Economics, proses pemulihan ekonomi akibat pandemi virus Corona butuh waktu lebih lama untuk kembali ke titik normal. Pola pemulihannya bisa membentuk pola huruf ‘U’, bukan ‘V’ seperti prediksi banyak pihak. Hal senada disampaikan manajer Made-in-Cina.com. Masalahnya hambatan rantai pasokan, maka kapasitas produksi jadi terbatas. Imbasnya akan kembali kepada lemahnya daya beli masyarakat, selain ketidakpastian ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi, sebagaimana disebut Sri Mulyani, dengan sendirinya mengalami kontraksi. Disebut-sebut angka pertumbuhan kuartal pertama 2020 hanya 2,9% hingga 0%, bahkan minus. Dalam situasi babak belur seperti sekarang, diperlukan angka pertumbuhan ekonomi nasional yang justru lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya. “Dengan tumbuh 5,1%-5,2% saja sudah cukup ideal bagi Indonesia,” ujar ekonom CSIS, Fajar B Hirawan.
Tampaknya, untuk mencapai anka itu maski musykil. Terlebih mengingat adanya transformasi digital dalam penyerapan tenaga kerja. Artinya, peran tenaga kerja manusia bakal menurun dan berganti dengan robot. Terlihat dari realisasi investasi sepanjang 2019 telah mencapai Rp809,6 triliun, dengan tenaga kerja yang terserap hanya 1.033.835 orang. “Semakin hari negara di dunia ini semakin berubah. Suatu saat mungkin kita tidak akan laku karena akan diganti oleh robot. Itu kemajuan teknologi,” kata Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia.
Asumsi pertumbuhn 1% ekuivalen dengan penciptaan 4400-450 ribu lapangan kerja tak lagi relevan. Sekarang ini, kata Bahlil, 1 persen pertumbuhan ekonomi hanya serap 110.000 tenaga kerja. Angka itu terus menyusut. Pertumbuhan ekonomi 1% mampu menyerap tenaga kerja sekitar 270.000 pada 2013. Angka tersebut menyusut drastis di tahun 2019. “Sekarang, 1% pertumbuhan ekonomi kita hanya mampu serap tenaga kerja enggak lebih dari 110.000, bahkan kurang dari itu,” ujar Bahlil.
Terlebih tidak semua investasi yang masuk di sektor manufaktur dan padat karya. Hasilnya, penyerapan tenaga kerja pun terbatas. Belum lagi kontribusi tenaga kerja di awal mulai diganti oleh mesin-mesin canggih. Padahal, “seluruh investasi orientasi kita adalah cipta lapangan kerja. Dan menciptakan lapangan pekerjaan adalah salah satu tujuan utama keberadaan investasi,” ucap Bahlil.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sejak 2014 ekonomi nasional berada di kisaran 5%-an. Pada tahun 2014, ekonomi RI tumbuh 5,02%. Pada 2015 hanya 4,79%. Pada 2016 kembali ke 5,02%. Pada 2017 tumbuh 5,07%. Tahun 2018 tumbuh 5,17%, Tahun 2019 masih di angka 5,02%. “Saya prediksi, dalam 10 tahun ke depan maksimum kita hanya bisa tumbuh 5,5 persen. Itu pun sudah dengan extraordinary effort dari seluruh stakeholder,” ujar Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira.
Pertumbuhan ekonomi idealnya membawa maslahat bagi kesejahteraan masyarakat. Secara faktual, pertumbuhan harus diuji apakah besarannya dalam suatu periode itu menyejahterakan atau malah sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas ditandai oleh semakin mudahnya akses masyarakat terhadap sektor pangan (sembako murah dan cukup pasokan), perumahan yang terjangkau, sandang, kesehatan, dan pendidikan yang terjamin.
Salah satu kritik atas pertumbuhan ekonomi adalah adanya sekelompok orang terkaya di Indonesia (sekitar 60 orang) yang pendapatannya setara dengan 40 juta penduduk miskin. Para kelompok kaya itulah yang kerap menikmati bagian terbesar nilai tambah ekonomi. Ada 10 persen penduduk–jika merujuk pada Indikator Pembangunan Dunia dari Bank Dunia pada 2013–yang memiliki 65,4 persen dari aset total nasional. Dalam hal ini, Indonesia berada di peringkat 17 negara yang kesenjangan ekonominya paling tinggi dari 150 negara yang disurvei.
Sebelum Reformasi, Ekonom Paul R. Krugman pernah mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih ditopang oleh konsumsi dan ini berlangsung sampai sekarang. Impor barang komsumen semakin tinggi dibandingkan ekspor, akibatnya cadangan devisa terkikis dan ini bisa berbahaya bagi kelangsungan perekonomian nasional. Jadi, pertumbuhan ekonomi harus menjadi fungsi yang terkoordinasi dengan baik. Tidak saja di sektor moneter tapi juga di sektor riilnya.●(dd)
