Peluang News, Jakarta – Wacana hak angket DPR RI terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 lalu terus bergulir di tengah pro dan kontra.
Sejauh ini pendukung hak angket yang tampak ke permukaan baru tiga partai politik yakni PDIP, PKS dan PKB.
Dalam rapat paripurna yang lalu, anggota DPR dari ketiga fraksi partai itu menggulirkan perlunya hak angket untuk membuktikan dugaan kecurangan dimaksud. Partai Nasdem dan PPP belum terang-terangan bersikap mendukung pengajuan hak angket.
Nasdem merupakan partai pengusung capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Sedangkan PPP salah satu pengusung capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Meskipun PPP disebut-sebut mendukung hak angket dalam pertemuan ketum parpol Ganjar-Mahfud, namun publik masih meragukannya.
Ketua Bappilu PPP, Sandiaga Uno, menyerahkan wacana hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Plt Ketum PPP Mardiono. Sandiaga menilai sikap PPP soal hak angket di Mardiono agar tak ada kesalahpahaman di publik.
“Sepengetahuan saya, di rapat terakhir yang dipimpin oleh Pak Plt Ketum bahwa diminta kepada semua kader menyerahkan posisi dan keputusan akhir PPP kepada pimpinan, kepada Plt Ketum yang akan menyampaikan,” ujar Sandiaga di kompleks Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).
Sandiaga menuturkan partainya saat ini tengah fokus untuk mengawal suara Pemilu 2024. Ia tak ingin mispersepsi terkait hak angket yang menjadi ranah partai.
“Kami diminta tidak memberikan komentar, nanti takut menjadi deviasi atau mispersepsi. Tapi, yang seingat saya, yang diharapkan adalah PPP harus lolos untuk 4% dan untuk perbaikan pemilu ke depan, proses demokrasi dan sebagainya akan ditentukan di tahapan-tahapan selanjutnya,” ujar Sandiaga.
Dia mengemukakan berdasarkan dinamika terakhir di internal PPP, masih fokus untuk mengawal suara dan mesti hati-hati sampai KPU mengumumkan secara resmi.
“Berdasarkan rapat terakhir yang saya ikuti, adalah proses internal dari PPP ini akan melalui beberapa tahapan, ya itu kita hormati tugas saya adalah bagaimana nih pengawalan perolehan suara,” ujarnya, menambahkan.
Cawapres Mahfud MD mengungkapkan, naskah akademik untuk pengajuan hak angket DPR soal dugaan kecurangan Pemilu 2024 sudah rampung disusun.
Naskah akademik itu terdiri dari 101 halaman dan turut mencantumkan pula pandangan serta masukan penting Mahfud. Dia mengaku sudah membaca naskah akademik itu tinggal menunggu langkah teknis seperti mengumpulkan tanda tangan anggota DPR sebagai syarat mengajukan hak angket. Mahfud meyakini partai pengusungnya terutama PDIP akan menggulirkan hak angket di parlemen untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu lalu. []
