PeluangNews, Jakarta – Kelompok buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Senin (29/12) dan Selasa (30/12) besok, berencana melakukan unjuk rasa di Istana Negara dan atau DPR RI.
Aksi mereka sebagai sikap penolakan terhadap penetapan upah minimum provinsi (UMP) Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta.
Selain demo, para buruh tersebut akan menggugat penetapan UMP 2026 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di sejumlah wilayah. Dua di antaranya adalah UMP DKI Jakarta dan UMSK Jawa Barat.
Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, dua langkah itu sudah disiapkan menyusul penolakan buruh terhadap penetapan UMP di sejumlah provinsi yang dianggap belum sesuai dengan rekomendasi.
“Langkah pertama, menggugat ke PTUN baik UMP DKI maupun UMSK (upah minimum sektoral kabupaten/kota Gubernur Jawa Barat, dan beberapa UMK dan UMP provinsi lainnya,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (27/12/2025).
Dia menegaskan demo dua hari tersebut sebagai aksi besar-besaran. Rencananya, aksi penolakan penetapan UMP 2026 tersebut akan diikuti ribuan buruh dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
“Diputuskan 1.000 buruh akan aksi tanggal 29 Desember di Istana Negara. Titik kumpul di Patung Kuda jam 10.00. Untuk aksi 30 Desember diikuti minimal 10.000 buruh di Istana Negara. Dengan titik kumpul Patung Kuda jam 10.00,” ujar Said.
Atas sikap para buruh itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan, rencana aksi demonstrasi buruh yang menolak penerima penetapan UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta adalah hal wajar.
Rano menegaskan Pemerintah Provinsi Jakarta akan mencari jalan keluar atas ketidakpuasan kelompok buruh tersebut.
“Artinya ini realita yang terjadi Jakarta, duduk bersama, kesepakatan terjadi. Kalaupun memang timbul ada ketidakpuasan itu sangat wajar, itu dinamika kehidupan. Karena itu nanti kita cari jalannya seperti apa,” kata Rano saat ditemui di kawasan Jakarta Timur, Minggu (28/12/2025).
Rano mengingatkan bahwa penetapan UMP tidak diputuskan secara sepihak. Keputusan tersebut dibahas di Dewan Pengupahan yang beranggotakan unsur tripartit: pemerintah daerah, perwakilan buruh, dan pengusaha.
“Kalaupun pak Gubernur sudah mengeluarkan pergub, itu melalui proses panjang. Apakah nanti kawan-kawan buruh akan demo atau protes? Itu kembali kepada hak. Ada mekanismenya, bisa Peratun, bisa PTUN. Itu mekanisme biasa,” kata Rano.
Menurut Wagub, Pemprov Jakarta juga menyiapkan berbagai bentuk subsidi untuk meringankan beban buruh, mulai dari transportasi hingga program sembako murah, di luar UMP yang sudah diketok.
“Marilah kita duduk bersama. 5,7 sebetulnya komponen Jakarta juga mengeluarkan subsidi untuk teman-teman buruh. Misalnya apa? Transportasi, sembako murah. Itu komponen untuk meningkatkan,” ungkap Rano. []
