Rapor 100 Hari Prabowo-Gibran: Biru Atau Merah?

Publik menilai Misi Asta Cita yang diimplementasikan dalam program prioritas atau Quick Win dengan anggaran sebesar Rp121 triliun belum banyak menyentuh problematika riil terutama di sektor ekonomi.

Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada 21 Januari 2025 tepat berusia 100 hari. Lazimnya praktik di negara-negara demokratis, periode itu merupakan etalase awal untuk memotret kinerja pemerintahan baru dalam setiap aspek baik ekonomi, politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan lainnya.

Untuk meyakinkan publik terhadap kinerja kabinetnya, presiden meluncurkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Win yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dalam jangka pendek. Program ini merupakan turunan dari Visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” dan 8 Misi atau populer dengan Asta Cita, yang meliputi:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Selanjutnya, Asta Cita ini diimplementasikan dalam program Quick Win yang terdiri dari:

1. Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah

Program MBG menyasar 15,42 juta jiwa di 514 kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp71 triliun. Pemerintah mengklaim program ini dapat meningkatkan kualitas gizi anak-anak di sekolah dan mendukung pertumbuhannya.

2. Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Program ini meliputi pemeriksaan tensi, gula darah, foto rontgen dan screening penyakit katastropik dengan anggaran sebesar Rp3,2 triliun. Kementerian Kesehatan yang dipimpin Budi Gunadi Sadikin itu akan menjadi leader dalam pelaksanaannya.

Pada tahun 2025, program Pemeriksaan Kesehatan Gratis ditargetkan mencapai 60 juta orang untuk mendeteksi lebih dini jika ada kondisi kesehatan yang menurun sehingga masyarakat tidak harus dirawat di rumah sakit.

3. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Daerah

Program yang juga digawangi Kementerian Kesehatan ini akan dilakukan melalui peningkatan kualitas rumah sakit di daerah dari tipe D menjadi tipe C beserta sarana dan prasarana serta alat kesehatannya. Program ini akan dilaksanakan di 66 kabupaten/kota wilayah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.

4. Penuntasan Penyakit Tuberculosis (TBC)

Dalam program ini, pemerintah menargetkan penurunan kasus TBC menjadi 272 per 100.000 penduduk. Kementerian Kesehatan menjadi lead dalam pengentasan penyakit TBC untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

5. Renovasi Sekolah

Program ini mencakup perbaikan ruang kelas, mebeler dan MCK dengan target 22 ribu sekolah. Kementerian PU dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) akan menjadi lead dalam program yang akan menelan biaya sebesar Rp20 triliun itu.

6. Sekolah Unggulan Terintegrasi

Pemerintah berencana membangun SMA Unggulan Garuda yang akan berada di bawah Kemendiktisaintek. Sekolah ini fokus dalam mempersiapkan siswa masuk ke perguruan tinggi terbaik di dalam maupun luar negeri. Program Sekolah Unggulan ini bakal dikucuri anggaran sebesar Rp2 triliun.

7. Membangun Lumbung Pangan Nasional Daerah dan Desa

Pembangunan lumbung pangan ini akan dilakukan melalui intensifikasi lahan pertanian seluas 80 ribu hektare dan cetak sewah baru 150 ribu hektare serta dukungan sarana prasarana pendukung dengan anggaran sebesar Rp15 triliun.

Dukungan anggaran sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan Asta Cita, termasuk program Quick Win. Oleh karenanya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menambah anggaran untuk program prioritas dari semula Rp113 triliun menjadi Rp121 triliun.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, tambahan anggaran sebesar Rp8 triliun akan digunakan untuk pengentasan penyakit menular Tuberkulosis (TBC).  “Penuntasan penanganan tuberkulosis ini program di Kementerian Kesehatan yang jadi program prioritas presiden terpilih,” kata Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

Kemenkeu juga akan mendukung Asta Cita melalui kebijakan fiskal dalam engembangan energi hijau, termasuk melalui tax holiday dan insentif pajak. Selain itu, memperkuat program untuk UMKM dalam program-program afirmatif seperti UMi, Mekaar, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Fokus utamanya  adalah memberikan akses pendanaan bagi nelayan, petani, dan Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang akan menjadi prioritas lanjutan.

Implementasi 100 Hari Quick Win

Dari seluruh program prioritas tersebut, MBG bisa disebut paling ikonik dan konkret serta mendapatkan atensi luas dari masyarakat dalam 100 hari pertama. Tepat pada hari ke 85 sejak pelantikan Presiden Prabowo, atau pada 6 Januari 2025, MBG yang dikoordinir oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dimulai. Dalam pelaksanaannya, BGN berkolaborasi dengan pemerintah daerah, TNI, dan UMKM setempat.

Program MBG sampai Desember tahun ini menargetkan sebanyak 15 sampai 17,5 juta penerima manfaat. “Saat ini sudah 32% dari 238 satuan pelayanan sudah melibatkan UMKM sebagai rantai pasok utama,” kata Dadan Hindayana, Kepala BGN di Jakarta, pertengahan Januari 2025.

Sementara program Quick Win lainya dalam 100 hari pertama Kabinet Merah Putih masih sebatas perencanaan. Ambil contoh, Pemeriksaan Kesehatan Gratis di hari ulang tahun rencananya akan dimulai pada Februari 2025. Begitu pula dengan peningkatan kapasitas dan kualitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang baru sampai peletakan batu pertama (ground breaking).

Kementerian Kesehatan telah melakukan ground breaking pembangunan infrastruktur RSUD Reda Bolo, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, 17 Januari 2025. Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan RSUD Reda Bolo akan ditingkatkan dari tipe D menjadi tipe C. Dengan begitu, akan memiliki fasilitas yang lebih baik, dan pasien dengan kasus yang lebih serius bisa langsung ditangani.

“Pasien tidak perlu dikirim ke Kupang. RS ini bisa melayani masyarakat dengan lebih baik dan sembuh,” kata Menkes Budi, dalam keterangan resmi Kemenkes.

Untuk diketahui, RS Tipe C diwajibkan memiliki dokter spesialis dasar, seperti spesialis penyakit dalam, bedah, kebidanan, dan anak. Kehadiran tenaga spesialis ini memungkinkan penanganan kasus medis yang lebih kompleks langsung di lokasi, tanpa perlu merujuk pasien ke rumah sakit dengan tingkat pelayanan lebih tinggi. Selain itu, RS Tipe C akan dilengkapi dengan fasilitas modern, seperti ruang operasi (OK), ICU, NICU, laboratorium lengkap, dan peralatan radiologi canggih.

Kelengkapan fasilitas tersebut untuk meningkatkan kemampuan diagnostik sekaligus memperkuat pelayanan kesehatan di daerah. Dengan fasilitas dan tenaga medis yang memadai, RS Tipe C juga berperan sebagai penghubung penting dalam sistem rujukan, sehingga dapat mengurangi beban rumah sakit besar dan mempercepat akses pelayanan bagi masyarakat.

Pengembangan RSUD Reda Bolo mencakup pembangunan gedung tiga lantai dengan kapasitas 100 tempat tidur, fasilitas ICVCU, Intermediate, KRIS, VIP, ICU, PICU, HCU, ruang operasi modern, cathlab, laboratorium lengkap, poliklinik, serta peralatan canggih lainnya.

Kemenkes menargetkan pada tahun ini akan meningkatkan 32 RSUD. Sisanya sebanyak 34 RSUD akan dilakukan pada 2026. Selain infrastruktur, Kemenkes juga fokus pada ketersediaan sumber daya manusia. Program beasiswa dan fellowship disiapkan untuk mencetak dokter spesialis lokal yang akan mengabdi di daerah asalnya.

Respons Publik 100 Hari Kabinet Merah Putih

Publik menilai 100 hari pertama Prabowo-Gibran masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Seperti terungkap dalam laporan lembaga riset independen CELIOS (Center of Economic and Law Studies) yang berjudul “Rapor 100 Hari Prabowo-Gibran”.

Dalam laporan tersebut, 31% publik menilai sektor ekonomi merupakan sektor yang paling belum di intervensi oleh kebijakan. Kondisi ini berkaitan dengan pelemahan daya beli masyarakat, maraknya PHK di sektor padat karya, dan kekhawatiran adanya risiko global seperti perang dagang yang menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi.

Sementara 25% menjawab lingkungan hidup merupakan sektor yang paling sedikit di intervensi dari sisi kebijakan. Rencana pembukaan lahan 20 juta hektar hutan untuk ketahanan energi dan pangan, serta komitmen penutupan PLTU batubara yang belum memiliki rencana teknis menjadi sorotan utama.

Laporan itu menggunakan survey berbasis expert judgment. Panel juri terdiri dari para jurnalis yang memiliki wawasan mendalam tentang kinerja pemerintah dari beragam media massa baik elektronik, dan cetak.  Riset menjaring respons dari 95 jurnalis dari total 44 lembaga pers di Indonesia. Lembaga pers tersebut tersebar dari desk berbeda diantaranya desk ekonomi, sosial dan politik, hukum dan ham, serta energi dan lingkungan.

Suara publik dalam 100 hari Kabinet Merah Putih seperti terekam dari hasil survey lembaga-lembaga kredibel perlu mendapatkan respons serius dari Presiden Prabowo. Masih tersedia banyak waktu untuk menepati janji-janji dalam kampanye agar program Asta Cita bukan hanya sekadar jargon, apalagi omon-omon. (Kur).