PROGRAM Prioritas 2023 Kemenkop UKM diharapkan dapat memenuhi target RPJMN Tahun 2024 bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan. Di antaranya, kontribusi Koperasi terhadap PDB sebesar 5,5%, kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 65%, Rasio Kewirausahaan Nasional sebesar 3,95%, Koperasi Modern sebanyak 500 unit secara kumulatif, Proporsi UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal sebesar 30,8%, Pertumbuhan wirausaha sebesar 4%, dan Penumbuhan start-up sebanyak 3.500 unit secara kumulatif.
Enam program prioritas di tahun 2023 itu terdiri dari, pertama, terkait pendataan lengkap KUMKM, yang merupakan program dengan skala besar dan kebutuhan pendanaan yang besar. Komunikasi antara KemenKopUKM dan pemerintah daerah terus dibuka seluas-luasnya untuk membahas pendataan.
Kedua terkait Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM pada tahun 2022. Saat ini telah dipilih lima lokasi berdasarkan desk study dan pengamatan dari pemerintah pusat. “Perencanaan tahun 2023 dilakukan secara bottom-up melalui beauty contest proposal yang dikirimkan oleh masing-masing daerah,” katanya.
Ketiga, dalam mendukung terwujudnya Koperasi Modern, diperlukan upaya untuk membangun infrastruktur yang kuat untuk pengembangan koperasi di masa depan yang kokoh dan kuat melalui korporatisasi petani dan nelayan (KPN).
Keempat, Perpres Pengembangan Kewirausahaan Nasional sebagai dasar hukum penguat bagi fungsi koordinasi yang dimiliki KemenkopUKM dalam memenuhi mandat undang-undang.
Kelima, terkait Redesign PLUT-KUMKM. Hal ini akan dilaksanakan dengan mengoptimalisasi layanan pendampingan usaha yang inklusif dan pemberdayaan lainnya secara komprehensif dan terpadu. Sehingga mampu meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kapasitas dan kualitas kerja, daya saing dan pemulihan usaha koperasi, UMK dan wirausaha.
Keenam, berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, berperan dalam memberikan fasilitasi akses pembiayaan, akses pasar, serta pendampingan dan pelatihan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, dalam meningkatakan pendapatan keluarga miskin ekstrem.
Selain itu, KemenkopUKM juga mengeluarkan program Bantuan Permodalan bagi Pelaku Usaha Mikro, Pendampingan Formalisasi Usaha Mikro, Pendampingan Sertifikasi Produk Usaha Mikro, Revitalisasi Pasar Rakyat, serta DAK Fisik dan DAK Non-Fisik.●
