Peluang News, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto diminta mengevaluasi kinerja Menko Bidang Perekonomian, Menteri Perindustrian, dan Menteri Ketenagakerjaan, terkait ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di industri elektronik.
Permintaan tersebut disampaikan Said Iqbal, Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dalam keterangannya, dikutip Minggu (23/2/2025).
Menurut Said, ketiga menteri tersebut harus bekerja secara maksimal untuk menggenjot daya saing industri nasional dan menghindari PHK puluhan hingga ratusan ribu buruh.
“Bapak Presiden Prabowo Subianto harus segera mengevaluasi kinerja para menteri itu, bila tidak sanggup selayaknya diganti. Industri nasional harus diselamatkan agar terhindar dari PHK besar-besaran,” ujarnya, menandaskan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, telah menduduki jabatan mereka itu sejak 2019 di masa Presiden Joko Widodo.
Sedangkan posisi Menteri Ketenagakerjaan sekarang dijabat oleh Yassierli sejak Oktober 2024 dalam pemerintahan Prabowo.
Permintaan tadi disampaikan usai PT Sanken Indonesia memastikan sekitar 400-an buruh akan di PHK pada Juni 2025. Penyebabnya, perusahaan tak lagi beroperasi di Indonesia dan kembali ke Jepang.
Said mengungkapkan, perusahaan elektronik itu sebelumnya mem-PHK 500 pekerja. Dengan demikian tutupnya pabrik Sanken di Indonesia telah mengakibatkan sekitar 900 orang buruh kehilangan pekerjaan.
Kondisi ini dinilai Said Iqbal tentu akan menambah angka pengangguran. Sebelumnya, industri tekstil/garmen, dan sepatu juga telah mengalami PHK massal di 2024.
D akhir Desember 2024 atau awal Januari 2025, perusahaan elektronik asal Jepang lainnya yaitu PT Yamaha Music Indonesia telah merumahkan 400 orang buruh di Cibitung, Bekasi dan 700 orang buruh di Jakarta.
“Total buruh PT Yamaha Music Indonesia yang telah dirumahkan mencapai 1.100 orang pada awal 2025,” kata Said Iqbal.
Dia mengungkapkan bahwa PHK massal di dua perusahaan Jepang ini, dengan alasan relokasi produksi ke negara asalnya yaitu Jepang, dan ada sebagian di relokasi ke China.
“Ini menjadi alarm ancaman PHK besar-besaran di Indonesia khususnya sektor elektronik elektrik,” papar Said, mengingatkan.
Pihaknya menuntut pemerintah segera mengambil langkah antisipasi terhadap ancaman PHK puluhan ribu buruh di sektor elektronik elektrik.
Selain itu, juga ratusan ribu buruh yang sudah ter-PHK di sektor tekstil, garmen, dan sepatu sepanjang 2024.
“Bila tidak ada solusi dan langkah-langkah yang jelas dari pemerintah, maka bisa dipastikan angka pengangguran akan meningkat, PHK terjadi di mana-mana, dan industri nasional terancam bangkrut,” kata Said Iqbal, menambahkan. [].
