PeluangNews, Jakarta – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi ditunjuk sebagai Juru Bicara (Jubir) Presiden Prabowo Subianto tanpa adanya pelantikan.
Prasetyo membantah penunjukkan dirinya sebagai Jubir Presiden berkaitan dengan pernyataan blunder dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi.
Menurut Prasetyo, penunjukan ini hanya untuk memperkuat komunikasi pemerintah yang belum berjalan baik.
“Ndak, lah. Ini hanya untuk memperkuat. Karena itu kan kewajiban kita. Kalau kemudian dianggap ada yang kurang, itulah makanya kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki,” kata dia kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Prasetyo menegaskan penunjukkan ini berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai Mensesneg.
Dia memastikan penunjukkan ini tidak diikuti oleh pelantikan.
“Enggak, enggak perlu dilantik. Kita semua diharapkan menjadi juru bicara ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif,” ujarnya.
Dia berpendapat bahwa sejatinya tugas sebagai juru bicara tidak ada bedanya dengan tugas Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO yang dikepalai Hasan Nasbi.
Prasetyo pun memastikan PCO akan tetap ada. PCO baru saja dibentuk untuk menangani komunikasi publik saat Presiden Prabowo menjabat.
“Enggak ada (bedanya), semua bareng. PCO tetap. Nah, kita tetap diminta untuk membantu gitu,” tutur dia.
Prasetyo membantah penunjukkan dirinya sebagai Jubir berkaitan dengan pernyataan blunder dari Hasan Nasbi saat menanggapi teror kepala babi kepada Kantor Tempo.
Sebelumnya ramai diberitakan, Hasan Nasbi menjadi sorotan usai pernyataannya dalam menanggapi teror kepala babi. Ia menanggapi teror itu dengan berkelakar menggunakan kalimat “dimasak saja” bukannya mengecam.
“Sudah dimasak saja, sudah dimasak saja,” tuturnya. Hasan meminta masalah itu tidak dibesar-besarkan mengingat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen terhadap kebebasan pers.
“Ada yang dihalang-halangi bikin berita? Kalau enggak ada yang dihalang-halangi bikin berita, itu artinya kebebasan pers kita bagus. Ada yang di-setop buat bikin berita dan wawancara? Enggak ada. Itu artinya kebebasan pers kita bagus,” kata Hasan.
“Ada yang takut enggak sekarang bikin berita? Ada yang dihalang-halangi enggak untuk liputan di Istana? Kan enggak.”
“Itu artinya nggak ada kebebasan pers yang dikekang. Kayak misalnya Tempo masih boleh menulis berita enggak? Boleh kan? Masih boleh siaran Bocor Alus enggak? Tetap boleh kan? Itu artinya pemerintah enggak ikut campur sama sekali, enggak ganggu sama sekali,” kata Hasan saat itu.
Setelah itu, Presiden Prabowo menyadari komunikasi pemerintahan yang dipimpinnya masih kurang baik dan menimbulkan arti ganda.
Belum baiknya komunikasi pemerintahan merupakan tanggung jawabnya.
“Kemarin saya sadar, beberapa minggu lalu sudah mulai sadar bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang. Dan itu adalah tanggung jawab saya,” kata Prabowo, saat menemui investor hingga ekonom di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025). []
